Sarasehan Tokoh Sleman
SLEMAN - Ideologi kapitalisme yang melahirkan ekonomi neoliberal telah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.
"Kita punya presiden yang sukses 100 persen mencabut subsidi BBM. Selamat menikmati naik turun harga BBM mengikuti harga minyak dunia," kritik Ustad Dwi Condro Triono saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Tokoh Ummat yang diselenggarakan DPD II HTI Sleman Utara di Meeting Room Hotel Savita Inn, Jalan Palagan pada Ahad (22/3).
Ustad Condro melanjutkan bahwa paham neoliberalisme yang diadopsi negara mendorong penghapusan subsidi bagi rakyat dan swastanisasi sektor-sektor publik. Sehingga, hal ini menimbulkan guncangan ekonomi yang mensengsarakan rakyat. Semua berpangkal pada paham ekonomi kapitalisme yang menyamakan antara laba sebagai hasil dari proses jual beli dengan riba (bunga) yang pada tahap selanjutnya menghasilkan insitusi perbankan dan pasar modal.
Ustad Condro kemudian mengutip surat Al Baqaroh 275 tentang halalnya jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa akan mengampuni hamba-hambanya yang bertobat dan barangsiapa yang mengulang praktik riba akan mendapat ancaman kekal di dalam api neraka.
Ustad Ibnu Alwan sebagai narasumber kedua menegaskan bahwa solusi atas problematika umat saat ini hanya dengan menerapkan Syariah dan Khilafah. Kewajiban menerapkan Syariah dalam bingkai Khilafah merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah SWT sebagaimana yang telah tertuang dalam Surah An Nisa ayat 65.
"Kalau hanya menerapkan syariah karena manfaat, ini berbahaya. Dorongan tegaknya Syariah karena dorongan iman dan bukan karena dorongan mashlahat," tegasnya. Yang kedua, kata dia, penerapan Syariah dan Khilafah menjadi mualajat li masyakil al insan (solusi persoalan manusia) serta membawa rahmat dan mashlahat baik bagi muslim maupun nonmuslim.
Sebelumnya, perwakilan DPD II HTI Sleman Utara Ustad Edy Subroto dalam sambutannya mengutip surat Al Anbiya ayat 107 yang menegaskan bahwa diutusnya Rasul Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yang menjadi persoalan adalah ketika Islam tidak diterapkan, maka rahmat menjadi tidak ada. Sebab, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu mengambil sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) dengan melarang peran Tuhan dalam mengatur persoalan selain ritual.
Selain itu, paham sekulerisme menjadikan materi sebagian ukuran kebahagiaan. Lalu muncullah imperalisme dan liberalisme dalam rangka mencapai penguasaan atas materi sebanyak mungkin. "Sungguh bangsa ini berada alam ancaman neoliberalisme. Kesenjangan pihak yang kaya dan miskin semakin besar," tegasnya.
Untuk itu, kata dia, penting untuk mewujudkan institusi yang bisa menerapkan Islam yakni negara Al Khilafah. "Bukan republik. Bukan kerajaan. Bukan presidensial. Tapi harus Khilafah," tambahnya.
Ustad Edy menuturkan bahwa sesungguhnya mengangkat imam atau khalifah setelah masa kenabian hukumnya wajib. Bahkan para sahabat telah ber ijma menjadikan kewajiban pengangkatan Khalifah menjadi perkara yang amat penting. Terbukti, para sahabat lebih menyibukkan diri dalam perkara mengangkat imam (Khalifah) dalam urusan dunia daripada memakamkan jenazah Rasul SAW.
Acara dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan tokoh umat dan tamir masjid se Sleman Utara. Dalam sesi tanya jawab, peserta antusias mengajukan pertanyaan dan tanggapan atas pemaparan yang disampaikan kedua narasumber.
Acara dipandu oleh staf pengajar Jurusan HI UMY Ustad Winner dan diselingi dengan video streaming problematika umat serta profil HTI sebagai partai politik Islam yang memperjuangkan tegaknya Syariah dan Khilafah. Tema sarasehan adalah Dari Jogja Selamatkan Indonesia Syariah dan Khilafah. (ali/hti)
SLEMAN - Ideologi kapitalisme yang melahirkan ekonomi neoliberal telah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.
"Kita punya presiden yang sukses 100 persen mencabut subsidi BBM. Selamat menikmati naik turun harga BBM mengikuti harga minyak dunia," kritik Ustad Dwi Condro Triono saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Tokoh Ummat yang diselenggarakan DPD II HTI Sleman Utara di Meeting Room Hotel Savita Inn, Jalan Palagan pada Ahad (22/3).
Ustad Condro melanjutkan bahwa paham neoliberalisme yang diadopsi negara mendorong penghapusan subsidi bagi rakyat dan swastanisasi sektor-sektor publik. Sehingga, hal ini menimbulkan guncangan ekonomi yang mensengsarakan rakyat. Semua berpangkal pada paham ekonomi kapitalisme yang menyamakan antara laba sebagai hasil dari proses jual beli dengan riba (bunga) yang pada tahap selanjutnya menghasilkan insitusi perbankan dan pasar modal.
Ustad Condro kemudian mengutip surat Al Baqaroh 275 tentang halalnya jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa akan mengampuni hamba-hambanya yang bertobat dan barangsiapa yang mengulang praktik riba akan mendapat ancaman kekal di dalam api neraka.
Ustad Ibnu Alwan sebagai narasumber kedua menegaskan bahwa solusi atas problematika umat saat ini hanya dengan menerapkan Syariah dan Khilafah. Kewajiban menerapkan Syariah dalam bingkai Khilafah merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah SWT sebagaimana yang telah tertuang dalam Surah An Nisa ayat 65.
"Kalau hanya menerapkan syariah karena manfaat, ini berbahaya. Dorongan tegaknya Syariah karena dorongan iman dan bukan karena dorongan mashlahat," tegasnya. Yang kedua, kata dia, penerapan Syariah dan Khilafah menjadi mualajat li masyakil al insan (solusi persoalan manusia) serta membawa rahmat dan mashlahat baik bagi muslim maupun nonmuslim.
Sebelumnya, perwakilan DPD II HTI Sleman Utara Ustad Edy Subroto dalam sambutannya mengutip surat Al Anbiya ayat 107 yang menegaskan bahwa diutusnya Rasul Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yang menjadi persoalan adalah ketika Islam tidak diterapkan, maka rahmat menjadi tidak ada. Sebab, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu mengambil sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) dengan melarang peran Tuhan dalam mengatur persoalan selain ritual.
Selain itu, paham sekulerisme menjadikan materi sebagian ukuran kebahagiaan. Lalu muncullah imperalisme dan liberalisme dalam rangka mencapai penguasaan atas materi sebanyak mungkin. "Sungguh bangsa ini berada alam ancaman neoliberalisme. Kesenjangan pihak yang kaya dan miskin semakin besar," tegasnya.
Untuk itu, kata dia, penting untuk mewujudkan institusi yang bisa menerapkan Islam yakni negara Al Khilafah. "Bukan republik. Bukan kerajaan. Bukan presidensial. Tapi harus Khilafah," tambahnya.
Ustad Edy menuturkan bahwa sesungguhnya mengangkat imam atau khalifah setelah masa kenabian hukumnya wajib. Bahkan para sahabat telah ber ijma menjadikan kewajiban pengangkatan Khalifah menjadi perkara yang amat penting. Terbukti, para sahabat lebih menyibukkan diri dalam perkara mengangkat imam (Khalifah) dalam urusan dunia daripada memakamkan jenazah Rasul SAW.
Acara dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan tokoh umat dan tamir masjid se Sleman Utara. Dalam sesi tanya jawab, peserta antusias mengajukan pertanyaan dan tanggapan atas pemaparan yang disampaikan kedua narasumber.
Acara dipandu oleh staf pengajar Jurusan HI UMY Ustad Winner dan diselingi dengan video streaming problematika umat serta profil HTI sebagai partai politik Islam yang memperjuangkan tegaknya Syariah dan Khilafah. Tema sarasehan adalah Dari Jogja Selamatkan Indonesia Syariah dan Khilafah. (ali/hti)