Ridwan Kamil Menjadi Pembicara Dalam Forum Konvergensi
BANDUNG - Problem Kota Bandung mirip dengan Surabaya, Contohnya tentang kedisplinan PNS, dan Kota Bandung memiliki aplikasi tentang hal tersebut. Bahkan ada lebih dari 320 aplikasi untuk membantu mengatasi problem lainnya yang dianggap cocok untuk diduplikasi dan digunakan di Kota Denpasar dan Kota-Kota besar lain di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai menjadi pembicara dalam Acara Forum Konvergensi di Gedung IDEC Telkom Jalan Gegerkalong, Bandung, Selasa (18/08/15).
Menurut Ridwan perlu adanya sebuah standar dalam konteks konvergensi menentukan aplikasi yang dianggap cocok dan dapat diduplikasi oleh kota lain yang membutuhkan khususnya di bidang pemerintahan daerah.
"Harapan saya ke pemerintah pusat tolong membuat sebuah standar aplikasi yang dianggap cocok untuk diduplikasi khususnya di bidang pemerintah daerah, dengan begitu nanti lebih hemat dalam pembiayaan,"Ungkapnya.
Sebelumnya dalam kesempatan tersebut Ridwan mengatakan bahwa Bandung sebagai Ketua Smart City Asia Afrika tengah menyiapkan konsep yang di negara-negara lain belum ada.
Hal tersebut dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat, lebih murah dan akses data yang lebih mudah.Lebih lanjut Ridwan mengungkapkan sebagai contoh yang telah dilakukan adalah sistem antrean di Rumah Sakit di Bandung.
Jika akan ke Rumah Sakit maka antreannya cukup dengan menggunakan SMS yang tujuannya untuk mengefisienkan waktu.
Selain itu, dikatakan Ridwan di Bandung sedang dikembangkan SmartCard untuk pelajar yang salah satu contoh fungsinya digunakan untuk bayar SPP.
Aplikasi-aplikasi yang memudahkan, mengefisienkan waktu dan mengatasi permasalahan selama ini nantinya bisa saling berbagi dengan Kota lain melalui Pemerintah pusat. Jika di Singapura telah ada 1600-an aplikasi maka di Kota Bandung targetnya ada 600-an aplikasi untuk urusan warga.
Acara yang bertemakan membangun industri konvergen berbasis digital untuk meningkatkan bangsa tersebut dihadiri juga enam panelis lainnya diantaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastari dan Asisten Deputi Telekomunikasi dan Utilitas, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (cep)
BANDUNG - Problem Kota Bandung mirip dengan Surabaya, Contohnya tentang kedisplinan PNS, dan Kota Bandung memiliki aplikasi tentang hal tersebut. Bahkan ada lebih dari 320 aplikasi untuk membantu mengatasi problem lainnya yang dianggap cocok untuk diduplikasi dan digunakan di Kota Denpasar dan Kota-Kota besar lain di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai menjadi pembicara dalam Acara Forum Konvergensi di Gedung IDEC Telkom Jalan Gegerkalong, Bandung, Selasa (18/08/15).
Menurut Ridwan perlu adanya sebuah standar dalam konteks konvergensi menentukan aplikasi yang dianggap cocok dan dapat diduplikasi oleh kota lain yang membutuhkan khususnya di bidang pemerintahan daerah.
"Harapan saya ke pemerintah pusat tolong membuat sebuah standar aplikasi yang dianggap cocok untuk diduplikasi khususnya di bidang pemerintah daerah, dengan begitu nanti lebih hemat dalam pembiayaan,"Ungkapnya.
Sebelumnya dalam kesempatan tersebut Ridwan mengatakan bahwa Bandung sebagai Ketua Smart City Asia Afrika tengah menyiapkan konsep yang di negara-negara lain belum ada.
Hal tersebut dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat, lebih murah dan akses data yang lebih mudah.Lebih lanjut Ridwan mengungkapkan sebagai contoh yang telah dilakukan adalah sistem antrean di Rumah Sakit di Bandung.
Jika akan ke Rumah Sakit maka antreannya cukup dengan menggunakan SMS yang tujuannya untuk mengefisienkan waktu.
Selain itu, dikatakan Ridwan di Bandung sedang dikembangkan SmartCard untuk pelajar yang salah satu contoh fungsinya digunakan untuk bayar SPP.
Aplikasi-aplikasi yang memudahkan, mengefisienkan waktu dan mengatasi permasalahan selama ini nantinya bisa saling berbagi dengan Kota lain melalui Pemerintah pusat. Jika di Singapura telah ada 1600-an aplikasi maka di Kota Bandung targetnya ada 600-an aplikasi untuk urusan warga.
Acara yang bertemakan membangun industri konvergen berbasis digital untuk meningkatkan bangsa tersebut dihadiri juga enam panelis lainnya diantaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastari dan Asisten Deputi Telekomunikasi dan Utilitas, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (cep)