Bandung, 60menit.com - Setelah MUI memvonis haramnya Program Pemerintah tentang BPJS, padahal pemerintahan Jokowi JK sangat yakin  bahwa program BPJS ini akan menghasilkan pemerataan pengobatan bagi yang tidak mampu, tetapi nyatanya setelah dikoreksi secara syar'i akidah islamiah (fiqih) Majlis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan HARAM program BPJS ini.

Terlihat pada keputusan MUI tentang program yang dicetak sempurna oleh Pemerintahan Jokwi  & JK tentang BPJS ini ternyata dinilai HARAM secara syar'i Islam, karena bertentangan dengan Akidah Islam.

Ada beberapa penilaian dari MUI secara garis besar bahwa Program BPJS menguntungkan salah satu pihak sedangkan bagi pihak (nasabah) BPJS apa bila tidak Klaim perawatan karena sakit tidak ada imbalan yang diperolehnya apalagi adanya denda apabila telat membayar setoran bulanannya, ini dinilai oleh MUI seperti untung-untungan sama halnya judi.

Beda jauh dengan program ASKES bahwa program ini menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak nasabah maupun pihak pengelola oleh karena itu kenapa Jokowi membuat program  baru yang polanya berbeda tapi pungsinya sama seharusnya lanjutin aja program yang sudah ada, atau bisa saja menciptakan program yang baru seperti BPJS asalkan musyawarah dengan lembaga hukum terkait (tentang niaga) baik hukum pemerintahan juga hukum agama.

Disini terlihat jelas bahwa keputusan pemerintahan Jokowi JK tidak ada campur tangan pemikiran Alim Ulama, sedangkan Indonesia itu sendiri bernotabene Negara Islam yang besar menurut pengakuan dunia.
(Reporter ; Zhovena)


G+

Anda baru saja membaca artikel tentang Terlihat Kurangnya Kedekatan antara Pemerintahan Jokowi JK dengan Ulama. Jika Anda menyukai Artikel ini, Silahkan masukan email anda dibawah ini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel terbaru dari 60Menit.com
feedburner

Cari Apa Saja di 60Menit.com

60Menit.com © 2016. All Rights Reserved.
Template Oleh SEOCIPS | Creative by abiShalih