Sekjen DPD I GOLKAR JABAR (Ade Barkah) - Net |
CIREBON, 60MENIT.COM - Partai Golkar Jabar sudah memastikan akan mengusung Dedi Mulyadi sebagai
calon Gubernur Jabar di Pilkada 2018. Lalu bagaimana peta koalisi golkar
menghadapi pilkada itu?
Sekjen DPD I Golkar Jabar, Ade Barkah mengaku hingga saat ini koalisi masih bersifat cair. Pihaknya masih membuka komunikasi denhan seluruh partai untuk mencapai kesepakatan dan menyamakan visi misi untuk Pilgub Jabar.
"Alhamdullilah sudah ada progres. Ada beberapa partai yang sama visi misinya seperti Hanura, PAN, dan PPP," ujar Ade saat ditemui di sela-sela Safari Ramadan Golkar Jabar di Desa Lebakmekar, Kabupaten Cirebon, Senin (19/6/2017).
Sekjen DPD I Golkar Jabar, Ade Barkah mengaku hingga saat ini koalisi masih bersifat cair. Pihaknya masih membuka komunikasi denhan seluruh partai untuk mencapai kesepakatan dan menyamakan visi misi untuk Pilgub Jabar.
"Alhamdullilah sudah ada progres. Ada beberapa partai yang sama visi misinya seperti Hanura, PAN, dan PPP," ujar Ade saat ditemui di sela-sela Safari Ramadan Golkar Jabar di Desa Lebakmekar, Kabupaten Cirebon, Senin (19/6/2017).
Selain tiga partai itu, beberapa partai lain seperti
PKS, Gerindra, dan PDIP sudah terjalin komunikasi yang baik. Sehingga tidak
menutup kemungkinan juga akan terjadi koalisi di antara partai-partai tersebut.
"Tidak ada yang tidak mungkin (dengan PDIP)," katanya.
Menurut Ade, Golkar dan PDIP sama-sama memiliki potensi yang besar di Pilgub Jabar. "Sangat potensial sekali. Mereka (PDIP) sama seperti kita sampai ke tingkat akar. Itu sangat dipertimbangkan," ucapnya.
Namun pihaknya memastikan untuk kebijakan koalisi, DPP Golkar menyerahkan sepenuhnya pada daerah. Sehingga yang terjadi pada koalisi nasional tidak harus sama dengan koalisi di tingkat provinsi atau daerah. //Zhove
"Tidak ada yang tidak mungkin (dengan PDIP)," katanya.
Menurut Ade, Golkar dan PDIP sama-sama memiliki potensi yang besar di Pilgub Jabar. "Sangat potensial sekali. Mereka (PDIP) sama seperti kita sampai ke tingkat akar. Itu sangat dipertimbangkan," ucapnya.
Namun pihaknya memastikan untuk kebijakan koalisi, DPP Golkar menyerahkan sepenuhnya pada daerah. Sehingga yang terjadi pada koalisi nasional tidak harus sama dengan koalisi di tingkat provinsi atau daerah. //Zhove