BANDUNG, 60MENIT.COM - Kabupaten Bandung -- Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang juga Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, ditemui di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa (17/1/2018), terkait maraknya perhatian pada nasib sungai Citarum (297 km) sebagai salah satu sungai terkotor sedunia, kembali angkat bicara.
"Lakukan langkah terpadu. Pidanakan tuh perusak lingkungan! Pabrik-pabrik besar di sana, saya tahu buang limbah, IPAl-nya bodong. Mereka dibeking orang kuat, katanya. Mentok kalau mereka tak dibabat!," begitu ujarnya disela-sela hari itu ia menerima kehadiran calon gubernur Jawa Barat Anton Charliyan di Alam Santosa.
Terkait Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Citarum Harum di Gedung Sate, Selasa (16/1/2017), yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, serta dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Eka kembali menyatakan: "Bagus bagus saja, perhatian ke sungai yang diperkosa bareng-bareng selama belasan tahun, tak surut juga. Bila pendekatannya tak padu. Nasibnya, begitu-begitu saja."
Diundang Luhut B Pandjaitan
Kala ditanya, mengapa Eka selaku Ketua Forum DAS Citarum tak ikut serta pada rapat di Gedung Sate kamarin? "Oh ya, saya diundang langsung oleh Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman) kemarin lusa (15/1/2017) ketika bertemu langsung di kantornya di Jakarta. Hari itu memang, saya ada agenda lain dengan Pak Luhut," jelas Eka yang dalam pertemuan di Jakarta itu ia ditemani Satria Kamal putra dari sesepuh Jabar Solihin GP.
Sebagaimana diketahui Eka sejak awal tahun 2017 melalui Gerakan Hejo dan Forum DAS Citarum, secara komprehensif telah mencanangkan Jabar Darurat Lingkungan. Dalam berbagai kesempatan, ia yang didukung Penasihat Gerakan Hejo yakni Solihin GP, telah mengemukakan kegagalan penanganan lingkungan di Jabar dalam 10 tahun terakhir. Termasuk sungai Citarum, menurutnya yelah menyerap dana hasil pinjaman luar negeri Rp. 30 T dalam 12 tahun terakhir. "Semua bablas angine..."
Tersebab kekesalan Eka dan Solihin GP, makanya pada pertengahan 2017 melalui gempungan (rapat besar) di Alam Santosa, Pasir Impun, yang dihadiri elemen Gerakan Hejo, F DAS Citarum, serta BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jabar, pernah direkomendasikan penanganan taktis dan strategis sungai Citarum harus dari pemerintah pusat.
"Terbitkanlah Perpres atau semacamnya, sehingga presiden yang sebaiknya menangani langsung. Kalau dari daerah dan lembaga lain, seperti BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), kita tahulah..." terang Eka kala itu.
Tak berselang lama, kemungkinan menurut Eka, Presiden Jokowi meresponnya. Kita tahu, sekitar November 2017 sungai Citarum, hingga kini ditangani khusus oleh Menko Bidang Kemaritiman.
Sekilas Sungai Citarum
Sudah menjadi pengetahuan umum, setiap hari sekitar 20,4 ribu ton limbah organik dan anorganik dibuang ke Citarum. Ini berlangsung selama puluhan tahun, termasuk aneka limbah dari 1000 lebih pabrik di sepanjang Citarum. Hebatnya, terjadi dari hulunya di Cisanti Kabupaten Bandung, hingga ke hilirnya di Muara Gembong Kabupaten Karawang. Perkiraan dari para pecinta lingkungan, 70 persen limbah ini teronggok begitu saja.
Lainnya, sungai Citarum (297 km) dicemari oleh kotoran manusia dan ternak sebanyak 35-65 ton perhari. Di luar itu sekitar 280 ton limbah kimia, dibuang begitu saja.
Data lain memperlihatkan peningkatan kandungan logam berat dan bakteri E.coli yang melebihi batas aman. Padahal, sungai Citarum dimanfaatkan oleh 28 juta warga Jabar plus DKI Jakarta. Sisi lain, air sungai ini menjadi sumber air minum 80 persen penduduk DKI Jakarta, juga mengaliri 420 ribu hektar lahan pertanian. Ribuan ton ikan yang hidup di waduk Cirata, Saguling, dan Jatilunhur atau Ir. H Djuanda, setiap hari dikonsumsi warga DKI Jakarta dan Jabar. (** - HS)