 |
| Ridwan Kamil, ST, MUD (Walikota Bandung) Kanan - Simbolik Penyerahan 11 Mobil Operasioanal Pilkada Kepada KPU Kota Bandung (Rifqi Alimubarok) |
BANDUNG, 60MENIT.COM – Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menyerahkan 11 unit bantuan kendaraan operasional kepada Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok, Dandim 0618/BS Bandung Letkol Inf Arfin Dahlan, dan Komandan DENPOM III/5 Bandung Letkol CPM Karti Amyus di Pendopo Kota Bandung, Jumat (5/1/2018).
Penyerahan kendaraan operasional itu itu ditujukan untuk melancarkan proses demokrasi yang tahun ini akan digelar di Kota Bandung. Ridwan Kamil menyatakan, keamanan dan kelancaran proses Pilkada amat penting bagin keberlangsungan bangsa dan negara.
Hal itu, menurut Ridwan, tidak bisa disepelekan. Sejarah telah membuktikan bahwa proses demokrasi yang kurang lancar bisa menimbulkan krisis sosial politik bahkan keamanan. Ia tidak ingin hal itu terjadi di Kota Bandung.
"Oleh karena itu kita ingin memastikan pesta demokrasi ini lancar kondusif," ujarnya.
Salah satu bentuk upaya menjaga kondusivitas itu adalah dengan memfasilitasi para stakeholder pemilu dengan operasional personel maupun kendaraan. Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi kepada KPU Kota Bandung 5 unit Toyota Avanza, kepada Kodim 0618/BS Bandung 5 unit Toyota Avanza, dan kepada DENPOM III/5 Bandung 1 unit Toyota Kijang Innova.
"Mudah-mudahan selama lima bulan ke depan 11 kendaraan ini bisa memastikan pemilihan kepala daerah di Kota Bandung yang serentak antara wali kota dan gubernur bisa berlangsung lancar aman tertib sehingga proses sangat baik dan kondusif," harap Ridwan.
Adapun kendaraan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak itu dengan status pinjam pakai. "Jadi status asetnya menurut aturan tetap di kita (Pemkot Bandung), tapi sehari-hari sampai kapanpun dipergunakan oleh pihak yang menerima. Nanti ada review," tuturnya.
Rifqi Alimubarok mengungkapkan, pihaknya memerlukan kendaraan itu untuk operasional para komisioner dan sekretaris KPU. Sebab pilkada tahun ini dan tahun 2019 akan membutuhkan banyak mobilisasi.
"KPU punya lima komisioner dan satu sekretaris termasuk juga untuk Pileg (Pemilu Legislatif) 2019 perlu mobilitas yang tinggi karena kita akan menghadapi 4 tahap pemilihan di 2018 dan 2019," paparnya.
Letkol Inf Arfin Dahlan mengutarakan hal senada. Ia mengaku pihaknya menghadapi keterbatasan fasilitas untuk mengawal tamu daerah yang akan banyak datang ke Kota Bandung selama pelaksanaan Pilkada ini.
"Kita gunakan (kendaraan itu) sebagai operasional. Belajar dari tahun 2017 ini kan kegiatan kunjungan VVIP, tamu negara khususnya Kota Bandung kan sangat tinggi. Dihadapkan kondisi begitu tentu tahu (konsekuensinya)," katanya.
Kepala Bagian Umum Setda Kota Bandung Dadang Darmawan mengungkapkan, pihaknya melakukan pengadaan kendaraan-kendaraan tersebut pada tahun anggaran 2017 dengan nilai kurang lebih Rp2,2 miliar.
Selain untuk ketiga lembaga itu, pemerintah kota juga tengah menganggarkan fasilitas kendaraan operasional untuk kepolisian. Dadang mengatakan, pihak kepolisian mengajukan permohonan fasilitasi berupa 15 unit sepeda motor.
"Tapi di komponen e-katalog, spek yang diminta belum ada. Jadi kami meminta produsen untuk memasukkan itu ke e-katalog," jelasnya.
(Zhove**)