JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mengkonsultasikan kebijakan dan anggaran kurikulum 2013 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan agar implementasi kurikulum baru bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kurikulum antara Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR RI dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2013).
Musliar mengatakan, rapat juga menyepakati hasil konsultasi dengan BPKP tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada Panja Kurikulum Komisi X DPR RI. Selanjutnya, panja akan membahas dan memutuskannya pada rapat intern panja dan diteruskan pada rapat intern komisi. "Hasilnya akan dibahas pada rapat kerja dengan Mendikbud RI yang dijawdalkan pada tanggal 10 April 2013," katanya usai sidang RDP Kurikulum di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2013).
Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Panja Kurikulum DPR RI Utut Adianto ini diwarnai dengan skors selama 10 menit menunggu kuorum terpenuhi dan lobi antarpimpinan. Rapat bersifat terbuka dimulai pukul 19.30 WIB dan ditutup pada pukul 23.30 WIB.
Rapat pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2012-2013 ini dihadiri oleh sebanyak 14 orang dari 28 anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI dan jajaran pimpinan di lingkup Kemdikbud diantaranya Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na'im, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad, Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom.(LY)