Di awal sambutannya Presiden SBY menjelaskan kembali hasil kunjungannya mengikuti KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bulan lalu. Di sana, pandangan Indonesia mendapat banyak perhatian karena dinilai menunjukan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beringan. "Saya ucapkan terima kasih kepada rakyat dan para pemimpin umat bahwa Indonesia kembali dianggap negara yang menunjukkan bahwa islam dan demokrasi tidak perlu saling bermusuhan. Islam dan demokrasi bisa hidup damai dan kehidupan masyarakatnya juga modern dalam tatanan kehidupan dunia, tidak harus berkonfrontasi," SBY menjelaskan.
Pandangan Indonesia tersebut dianggap sebagai model. "Saya tidak pada posisi menggurui, tidak baik kalau kita mengajari negara A, negara B, tetapi kita hanya berbagi pengalaman. Kita juga sering menghadapi tantangan dan permasalahan tapi ternyata mereka menganggap kita ini, sekali lagi, menjadi contoh bagi kehidupan menuju ke masa depan," Presiden SBY menambahkan.
Harus diakui, lanjut Presiden, saat ini masih ada diantara warga bangsa yang berselisih karena perbedaan keyakinan atau etnis. "Itu terus kita kelola, kita cegah. Bapak-bapak tidak pernah berhenti untuk membimbing umat sebagaimana pemimpin yang lain. kita harus lebih bersatu kalau ada apa-apa kita bisa selesaikan secara baik," kata Presiden.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj dalam sambutannya mengatakan, 13 ormas Islam berada di belakang konstitusi dan tidak terpengaruh sedikit pun dengan gonjang ganjing politik. "Artinya, di belakang Bapak Presiden sampai 2014," Said Aqil menegaskan.
Kedatangan LPOI ini sekaligus untuk melaporkan butir-butir dari deklarasi bersama. Pertama, permasalahan narkoba. LPOII memohon agar eksekusi mati terhadap gembong narkoba tidak ada peninjauan kembali yang akhirnya bisa mengurangi atau membebaskan gembong narkoba.
Kedua, meminta agar BNN segera menangkap pengedar narkoba, bukan hanya penggunanya. "Kami dari LPOII siap bekerja sama dengan BNN tentang pemberantasan narkoba di NKRI," ujar Said Aqil.
Kepada kepolisian dan penegak hukum, terutama KPK, LOPI berharap agar tidak tebang pilih atau takut terhadap intimidasi atau ancaman dari manapun. "Meminta kepada para hakim dari pengadilan, Tipikor agar segera menindak dan memberikan hukuman bagi mereka yang korupsi berat dan meminta kepada partai politik dan DPR segera memecat anggotanya yang terlibat korupsi dan merevisi undang-undang korupsi. LPOI juga meminta hakim di pengadilan Tipikor agar dapat memiskinkan para koruptor," Said Aqil menjelaskan.
Terkahir mengenai teroris. LPOI mendukung pemerintah untuk membasmi terorisme di NKRI. LPOI telah mengadakan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan memutuskan akan segera melakukan kerja sama untuk pencegah terorisme di Indonesia. Dalam deklarasi bersama tersebut, LPOI meminta kepada Kemenag dan Kemendagri dan Kemlu untuk meninjau kembali Mou dengan yayasan-yayasan dari luar negeri. "LPOI siap memberikan masukan tentang yayasan-yayasan tersebut," ujar Said Aqil.
Ke-13 ormas yang ikut mendeklarasikan dan menyatakan bergabung dalam LPOI adalah NU), Persis, Al-Irsyad al-Islamiyah, al-Ittihadiyah, Matlaul Anwar, Ar-Rabithah al-Alawiyah, al-Washliyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Perti, dan Az-Zikra. (ly/sby)