JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, Pemerintah sangat mengapresiasi kiprah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang strategis dalam menjaga akhlak bangsa, salah satunya melalui penyiapan 50 ribu da'i program dakwah perbaikan akhlak bangsa.
Untuk itu, lanjut Menag, Kementerian Agama siap membantu program tersebut. Karena faktanya di tengah maraknya dakwah, masih banyak umat yang belum tersentuh dakwah sehingga terjebak dalam aliran sesat.
"Pemerintah sangat mengapresiasi upaya MUI menyiapkan 50 ribu da'i, dan kami siap membantu. Bahkan bila perlu kita siapkan 100 ribu da'i," kata Menag pada peringatan milad MUI ke-38 di Jakarta, Jumat (26/07).
Peringatan yang berlangsung hidmat di kantor MUI Jalan Proklamasi No. 51 Jakarta Pusat itu dihadiri mantan Menteri Agama KH Tolchah Hasan dan H. Maftuh Basyuni, Koordinator Ketua Harian MUI KH Ma'ruf Amin, serta jajaran pengurus MUI Pusat.
Menag mengatakan, Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, tidak pernah mengkesampingkan posisi fatwa MUI. Bila fatwa MUI ternyata melarang, maka Pemerintah mengikuti fatwa tersebut, tanpa harus berpikir untung rugi.
"Contohnya bila MUI menyatakan vaksin meningitis untuk jemaah haji ternyata zatnya haram, dan ada vaksin yang halal, pasti Pemerintah mengikuti fatwa MUI tanpa berpikir untung rugi, karena ini demi kemaslahatan umat," kata Menag.
Selain butuh fatwa MUI, lanjut Menag, sinergi dengan MUI harus dilakukan karena tidak bisa dipungkiri banyak program MUI yang juga merupakan tugas Pemerintah.
Sementara itu, KH Ma'ruf Amin mengatakan, sejak berdirinya MUI, banyak hal yang sudah dilakukan, terutama dalam memberikan fatwa, tuntunan moral, serta pelayanan dan pendampingan kepada umat.
Menurutnya, peran MUI dalam mendorong ekonomi syariah juga semakin tumbuh dan berkembang, terutama pada aspek kebijakan, bahwa ekonomi syariah dapat dijadikan sistem ekonomi alternatif di Indonesia.
Saat ini, kata Kyai Makruf, Indonesia sudah menganut dual economic system, yakni sistem konvensional dan sistem syariah, walaupun market ekonomi syariah saat ini belum meluas di Indonesia. "Kedepannya, ekonomi syariah di Indonesia akan tumbuh dan berkembang lebih besar lagi," tandas dia. (LY/depag)