BANDUNG - Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil memaparkan target-target untuk pembenahan Kota Bandung yang akan segera diselesaikannya selama 3 bulan kedepan.
Di dalam prioritas programnya selama 100 hari kedepan, ia mengatakan target jangka pendek yang akan segera diselesaikannya diantaranya permasalahan kebersihan, penghijauan kota, dan reformasi pelayan publik.
"Seratus hari kedepan, target-target jangka pendek yang bisa diselesaikan adalah masalah kebersihan, berhibernya Bandung, beberapa titik pedagang kaki lima yang akan kita tertibkan, juga launcing open government, pada intinya gerakan jangka pendek ini adalah kegiatan yang secara kasat mata mudah di perbaiki, " ungkapnya sesaat setelah dirinya menghadiri seminar nasional textile di kampus STT Textil, Jalan Jakarta, Sabtu (21/09/2013)
Langkah Ridwan dalam reformasi pelayanan publik adalah mengoptimalkan kinerja pemerintahan Kota Bandung menjadi lebih transparan, tanggal 25 September nanti Wali Kota Bandung akan menandatangani kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang intinya akan dibuat program percontohan yang pertama di Indonesia secara komprehensif mendesain model pemberantasan korupsi dengan integristas pembentukan tim pencegahan dan penangkalan korupsi.
Selain itu dalam jangka pendek ini Ridwan akan mereformasi komunikasi pelayanan publik dalam Pemerintahan Kota Bandung, "Saya kasih kesempatan pada seluruh staff dan karyawan pemkot dengan adanya target-target yang harus dicapai, jika targetnya tercapai silahkan dilanjutkan dan jika tidak tercapai saya akan lakukan evaluasi apakah lanjut jabatannya atau tidak,"
Dalam 3 bulan kedepan dipaparkan Ridwan, dirinya akan banyak turun ke jalan sebagai dimulainya gerakan kolaborasi antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk bebersih Bandung, juga pembentukan relawan gerakan kedisiplinan.
Orang nomor satu di Kota Bandung itu mengatakan permasalahan krusial yang mendesak di kota bandung adalah penambalan jalan, kebesihan juga reformasi komunikasi, "makanya tiap kepala dinas harus punya twitter sebagai bagian dari cara mempermudah komunikasi yang selama ini terputus, sekarang jaman cukup modal jempol mention masalahnya apa, tinggal foto permasalahannya, jangka menengah seperti memperbaiki infrastruktur, jalan berlubang yang Insyaallah bisa dikejar selama dua tahun, dan permasalahan trasportasi publik untuk jangka panjang," pungkasnya. (LY)