BANDUNG - Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ketahun, sementara dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun dengan harga terjangkau belum mampu memenuhi pertumbuhan penduduk itu sendiri sehingga perlu adanya tindakan Pro-aktif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengakselerasi penyelesaian permasalahan tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut Walikota Bandung M.Ridwan Kamil menandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) disaksikan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat Dzan Faridz dan dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Pembahasan Usulan Program Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 - Wilayah Barat dan Timur, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/02).
Dalam sambutannya Menpera Dzan Faridz mengatakan bahwa pada tahun 2010 data BPS sudah memberikan gambaran sebegitu besar kekurangan penyediaan perumahan bagi masyarakat sehingga perlu adanya suatu kerjasama yang bersifat Win to Win Solution antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi serta Kabupaten/Kota.
"Data BPS tahun 2010 menyatakan bahwa backlog rumah mencapai 13,6 juta. Jumlah tersebut semakin meningkat mengingat pertambahan rumah tangga baru sekitar 900.000 keluarga per tahun. Kondisi tersebut masih ditambah dengan masih besarnya jumlah rumah dengan kondisi rusak berat
maupun rusak sedang/ringan yang memerlukan perbaikan, antara lain diakibatkan oleh bencana yang banyak terjadi akhir-akhir ini" paparnya.
Dzan juga menambahkan bahwa program-program Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan antara lain adalah penyediaan rumah susun sewa, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (BSPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ini semua bisa berjalan bila setiap unsur dapat bekerja secara sinergis.
Sehubungan dengan hal tersebut Walikota Bandung M.Ridwan Kamil menandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) disaksikan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat Dzan Faridz dan dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Pembahasan Usulan Program Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 - Wilayah Barat dan Timur, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/02).
Dalam sambutannya Menpera Dzan Faridz mengatakan bahwa pada tahun 2010 data BPS sudah memberikan gambaran sebegitu besar kekurangan penyediaan perumahan bagi masyarakat sehingga perlu adanya suatu kerjasama yang bersifat Win to Win Solution antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi serta Kabupaten/Kota.
"Data BPS tahun 2010 menyatakan bahwa backlog rumah mencapai 13,6 juta. Jumlah tersebut semakin meningkat mengingat pertambahan rumah tangga baru sekitar 900.000 keluarga per tahun. Kondisi tersebut masih ditambah dengan masih besarnya jumlah rumah dengan kondisi rusak berat
maupun rusak sedang/ringan yang memerlukan perbaikan, antara lain diakibatkan oleh bencana yang banyak terjadi akhir-akhir ini" paparnya.
Dzan juga menambahkan bahwa program-program Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan antara lain adalah penyediaan rumah susun sewa, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (BSPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ini semua bisa berjalan bila setiap unsur dapat bekerja secara sinergis.
"Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c, bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta menerapkan
kebijakan hunian berimbang sesuai Permenpera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan Permenpera No. 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No. 10 Tahun 2012" terangnya.
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 234.800.000.000 dialokasikan untuk 30 kabupaten/kota, terdiri dari Wilayah Barat senilai Rp. 66.248.000.000 untuk 9 kabupaten/kota, Wilayah Tengah senilai Rp. 72.827.000.000 untuk 9 kabupaten/kota dan Wilayah Timur senilai Rp. 95.724.000.000 untuk 12 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah anggaran Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) sebesar Rp 133.800.000.000 dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp 162.260.000.000, yang dialokasikan untuk seluruh wilayah.
Acara ini mengundang 70 (tujuh puluh) kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) provinsi di Wilayah Barat (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI jakarta dan Jawa Barat) serta 76 (tujuh puluh enam) kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) provinsi di Wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua).
Menutup sambutannya ia berharap agar Rakor dan penandatanganan PKS ini dapat memperbaiki dan mengatasi Back Log pada Perumahan di Indonesia. "Saya berharap upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat Sinergi Pusat-Daerah, khususnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar visi "Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni" dapat terwujud " tutupnya . (LY)
kebijakan hunian berimbang sesuai Permenpera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan Permenpera No. 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No. 10 Tahun 2012" terangnya.
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 234.800.000.000 dialokasikan untuk 30 kabupaten/kota, terdiri dari Wilayah Barat senilai Rp. 66.248.000.000 untuk 9 kabupaten/kota, Wilayah Tengah senilai Rp. 72.827.000.000 untuk 9 kabupaten/kota dan Wilayah Timur senilai Rp. 95.724.000.000 untuk 12 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah anggaran Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) sebesar Rp 133.800.000.000 dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp 162.260.000.000, yang dialokasikan untuk seluruh wilayah.
Acara ini mengundang 70 (tujuh puluh) kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) provinsi di Wilayah Barat (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI jakarta dan Jawa Barat) serta 76 (tujuh puluh enam) kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) provinsi di Wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua).
Menutup sambutannya ia berharap agar Rakor dan penandatanganan PKS ini dapat memperbaiki dan mengatasi Back Log pada Perumahan di Indonesia. "Saya berharap upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat Sinergi Pusat-Daerah, khususnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar visi "Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni" dapat terwujud " tutupnya . (LY)