Bandung,-04-2015,60menit.com - Ketua Umum Persatuan Guru RI, Sulistyo, hari ini berkesempatan menemui Presiden Joko Widodo. Kepada Jokowi, PGRI mengeluhkan soal berbagai permasalahan guru, mulai dari kekurangan jumah guru hingga gaji guru honorer yang sangat kecil.
Sulistyo meminta kepada pemerintah untuk memperhatian status kepegawaian guru honorer dan guru bantu, yang jumlahnya sekitar enam ribu orang. Dengan status kepegawaian yang jelas, mereka bisa mendapat gaji yang layak.
Saat ini rata-rata gaji guru masih belum memenuhi standar. "Mohon maaf pekerja di bidang lain sudah diatur UMR, tapi guru tidak," kata Sulistyo di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 April 2015.
Kemudian, kata dia, masalah sertifikasi keguruan, pemerintah berjanji akan menyelesaikan sertifikasi itu tahun 2015 namun saat ini baru terselesaikan 60 persen.
"Masih 1,3 juta guru belum disertifikasi. Saya kira ini akan segera diselesaikan," kata dia. Masalah tunjangan guru yang kerap tak sesuai dan banyak keterlambatan juga turut dipersoalkan.
Selain itu, PGRI juga meminta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 direvisi. Seperti guru SD yang mengajar murid yang jumlahnya kurang dari 20 orang tidak menerima tunjangan profesi. "Padahal di pulau di tempat terjadi sering muridnya sangat kecil (jumlahnya),"ucap Sulistyo.
PGRI juga mengeluhkan soal sarana dan prasarana pendidikan anak. Pihaknya meminta agar pemerintah serius memenuhi 8 standar pendidikan minimal terutama sarana dan prasarana. Menurut dia, saat ini banyak sekolah rusak termasuk akses menuju sekolah.
"Ada anak jatuh dari jembatan misalnya saat menuju sekolah. Hal ini disanggupi pemerintah," kata dia.(sumber; ren) - zho