Bandung, Zhovena- 60 Menit.com – Selasa 26 Mei 2015 di Hotel Horizon diselenggarakannya Sosialisasi tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Program ini lahir dengan semangat agar Bandung dapat mempercepat perubahannya dari negatif ke positif, dari kurang baik menjadi sangat baik, jadi pas-pasan menjadi prestasi.
Hal itu diutarakan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, saat memberikan paparan di acara Workshop Program Inovasi dan Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Gedung Serba Guna Balaikota Bandung, Jalan Wastukancana No 2, Jumat ,(10/4).
Kang Emil mengatakan bahwa inovasi merupakan hal yang penting dalam memberdayakan masyarakat berbasis kewilayahan. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa membangun sebuah negara dan kota itu memiliki dua sifat yaitu rutin dan melompat.
Ia menjelaskan sifat rutin itu meliputi mengurus kebersihan, keindahan, administrasi, kependudukan dan lain sebagainya. "Kalau kita sibuk ngurusin yang rutin tanpa adanya inovasi, kita itu sibuk ngurusin kota tanpa adanya perubahan sampai kita pensiun,"ungkapnya.
Pihaknya melahirkan konsep segitiga dalam membangun Kota Bandung, yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi. Diharapkan PIPPK ini juga merupakan salah satu program konsep inovasi tersebut.
"PIPPK ini ada dua kata penting, yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Jadi PIPPK membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat berbasis kewilayahan. Di zaman kami kewilayahan akan diberi kewenangan sebanyak-banyak secara aturan yang memungkinkan," kata Walikota
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Yossi Irianto, mengatakan, program ini menjadi penting karena program PIPPK ini merupakan program baru yang akan dilaksanakan di tahun 2015 ini.
"PIPPK merupakan program baru, program unggulan dari Pemerintah Kota Bandung di tahun 2015 ini," tuturnya. Nantinya dari tim PIPPK , katanya, akan melaksanakan intergrasi dengan pansus terkait untuk membahas Peraturan Walikota (Perwal).
"Kursor pointnya adalah substansi yang perlu kita luruskan agar berbagai persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena ketidakpahaman antara eksekutif dan legislatif," pungkas Yossi. (Sumber : MC. Kota Bandung/mk/sd/eyv)