BANDUNG - Dalam mengembangkan konsep Smart Government, Walikota Bandung Ridwan Kamil akan menganggarkan dana 100 Milliar ke setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Dari dana tersebut, Rp 40 Milliar akan dialokasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, serta Rp 60 Milliar akan disebar di seluruh SKPD Pemkot Bandung.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar para SKPD bisa terlihat canggih, transformatif dan tanggap respon.
Ia juga berharap dengan adanya hal itu, pelayanan seperti perizinan dan komplain dapat cepat untuk direspon.
"Intinya segala perizinan di online kan atau di aplikasikan, tapi itu masih butuh hardware,"ujarnya sesudah Rapat Koordinasi Pengembangan Smart Government, Kehumasan, Keterbukaan Informasi Publik dan Open Data di ruang serba guna, Balaikota Bandung, Selasa (27/10).
Ia juga menambahkan bahwa konsep open data tersebut akan di intergrasikan mulai tahun 2016. Ridwan Kamil berujar untuk saat ini masih ada aplikasi warisan zaman dulu yang belum sinkron dan rencananya hal itu akan dibuat baru lagi.
"Nah tahun depan akan di integrasikan, jadi dana 100 Milliar itu untuk mengintergrasikan suapaya menjadi satu sistem,"ungkapnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto mengatakan Bandung Cerdas akan dapat diwujudkan salah satu faktornya adalah pemerintah dapat menyediakan pelayanan yang baik.
Kemudian ia menambahkan jika harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan Smart City.
"Oleh karena itu harus ada intergrasi sistem, saya berharap satu tahun kedepan, persoalan yang mendasar dengan aplikasi bisa terintergrasikan,"imbuhnya.
Ia berharap juga agar aplikasi-aplikasi yang dari SKPD Pemkot Bandung dapat terhubung dengan Command Center.
"Mudah-mudahan kita sudah bisa memulai ditahun depan dan ada inisiatif yang dilakukan SKPD sudah mulai bergerak,"tutupnya. (cep/zho)
Dari dana tersebut, Rp 40 Milliar akan dialokasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, serta Rp 60 Milliar akan disebar di seluruh SKPD Pemkot Bandung.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar para SKPD bisa terlihat canggih, transformatif dan tanggap respon.
Ia juga berharap dengan adanya hal itu, pelayanan seperti perizinan dan komplain dapat cepat untuk direspon.
"Intinya segala perizinan di online kan atau di aplikasikan, tapi itu masih butuh hardware,"ujarnya sesudah Rapat Koordinasi Pengembangan Smart Government, Kehumasan, Keterbukaan Informasi Publik dan Open Data di ruang serba guna, Balaikota Bandung, Selasa (27/10).
Ia juga menambahkan bahwa konsep open data tersebut akan di intergrasikan mulai tahun 2016. Ridwan Kamil berujar untuk saat ini masih ada aplikasi warisan zaman dulu yang belum sinkron dan rencananya hal itu akan dibuat baru lagi.
"Nah tahun depan akan di integrasikan, jadi dana 100 Milliar itu untuk mengintergrasikan suapaya menjadi satu sistem,"ungkapnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto mengatakan Bandung Cerdas akan dapat diwujudkan salah satu faktornya adalah pemerintah dapat menyediakan pelayanan yang baik.
Kemudian ia menambahkan jika harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan Smart City.
"Oleh karena itu harus ada intergrasi sistem, saya berharap satu tahun kedepan, persoalan yang mendasar dengan aplikasi bisa terintergrasikan,"imbuhnya.
Ia berharap juga agar aplikasi-aplikasi yang dari SKPD Pemkot Bandung dapat terhubung dengan Command Center.
"Mudah-mudahan kita sudah bisa memulai ditahun depan dan ada inisiatif yang dilakukan SKPD sudah mulai bergerak,"tutupnya. (cep/zho)