BANDUNG, 60MENIT.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Kota Cimahi meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga agar mencabut Surat Keputusan (SK) rekomendasi calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) kepada Ridwan Kamil (RK). Pimpinan partai beringin tersebut baiknya mematuhi hasil pleno di DPP beberapa waktu lalu yang memutuskan satu-satunya calon untuk gubernur Jabar dari Partai Golkar adalah Dedi Mulyadi.
Demikian diungkapkan Ketua DPD Tk II Partai Golkar Cimahi Ali Hasan, Sabtu 16 Desember 2017. "Sebaiknya DPP meninjau kembali SK yang diberikan kepada Ridwan Kamil. Pak Dedi Mulyadi adalah Ketua DPD Golkar Jabar, suatu kebanggan bagi kami para kader jika calon pemimpin Jabar adalah orang partai sendiri," katanya.
Menurut Ali, sejak Dedi Mulyadi ikut mencalonkan sebagai gubernur, Dedi sudah mensosialisasikan diri selama setahun lebih dengan berkeliling ke daerah-daerah di Jabar. Persiapan yang dilakukan Dedi untuk memenangkan pilgub Jabar dengan keliling selama setahun lebih.
Dia menilai wajar wajar jika pengurus dan kader serta simpatisan dari DPD Golkar Kabupaten/Kota se-Jabar meminta DPP untuk mencabut rekomendasi yang diberikan kepada Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, tuntutan pencabutan rekomendasi kepada Ridwan Kamil pun harus dijawab sebab saat pelaksanaan pleno di Jakarta beberapa waktu lalu DPP sudah menetapkan calon gubernur di Jabar hanya Dedi Mulyadi.
"Wajar kader kami menuntut hasil pleno di DPP. Pencalonan RK juga menjadi sebuah pertanyaan di kader dan simpatisan golkar dibawah. Kami semua sangat kecewa dengan keputusan DPP yang merekomendasikan Ridwan Kamil," bebernya.
Saat disinggung jika Dedi Mulyadi jadi calon Wakil Gubernur mendampingi RK, Ali mengklaim pihaknya tidak pernah mencalonkan menjadi nomor dua untuk Pilgub Jabar.
"Masak Metua DPD Jabar harus nomor dua, kalah oleh orang yang tidak punya partai. Sekarang ingin pembaharuan, ya pembaharuan dong. Terkait calon gubernur terutama SK calon gubernur jabar ditarik dan diganti," ucapnya.
Rapat pleno
Sebelumnya Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Ade Barkah Surahman, meminta DPP Partai Golkar mencabut dukungan bagi Ridwan Kamil sebagai kandidat calon gubernur di Pilgub Jawa Barat 2018.
"Jadi rapat pleno pada Jumat 15 Desember 2017 mengingatkan kembali bahwa Partai Golkar Jabar sudah melaksanakan rapimda di Karawang, yang waktu itu memutuskan satu-satunya calon gubernur adalah Dedi Mulyadi," papar Ade.
Ade menuturkan, pihaknya sudah melakukan rapat pleno di Sekretariat DPD Partai Golkar Jalan Maskumambang Kota Bandung, dengan hasil keputusan DPD Golkar Jabar akan tetap menolak SK rekomendasi dari DPP yang memilih Ridwan Kamil.
"Kami memohon kepada DPP untuk mencabut rekomendasi kepada RK dan segera menerbitkan rekomemdasi yang baru kepada Kang Dedi Mulyadi. Surat usulan dari DPD agar DPP Partai Golkar segera mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil sedang dibuat dan akan segera dikirimkan secepatnya ke DPP," tuturnya.
Ade mengaku, sebenarnya pihak DPD Golkar Jabar sudah menjalankan rekomendasi DPP. Namun, penolakan yang diputuskan di pleno kali ini merupakan penolakan dari kader-kader di daerah.
"Kali ini penolakan dilakukan oleh para Ketua Partai Golkar di tingkat desa hingga kecamatan. Kita bisa lihat mereka beramai-ramai ke DPP membaca surat Yasin dan shalawatan di sana. Sebaiknya DPP mengerti kondisi di lapangan," pungkasnya.
(Eka. E)