SELAMAT DATANG DI WEBSITE 60MENIT

Wednesday, January 31, 2018

UUD PERS, Tidak Beri Kewenangan Dewan Pers Verifikasi Perusahaan Pers



60MENIT.COM - (31-01-2018) Kepulauan Riau ISKANDAR SITORUS, Ketua Umum ASPEMO (Asosiasi Pemilik Media Online),
kembali mengkritik Dewan Pers terkait verifikasi perusahaan pers. 19/12/2017, Ia menyebutkan, Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi perusahaan pers, Ungkapnya.

"Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk memverifikasi perusahaan pers Dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada Bab V pasal 15 ayat 2 butir f tugas Dewan Pers hanya mendata bukan melakukan verifikasi," ujar Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) Iskandar Sitorus, dalam rilisnya.

Ketua Umum ASPEMO Iskandar Sitorus menilai verifikasi yang dilakukan Dewan Pers bisa mematikan pers di Indonesia, khususnya perusahaan pers yang ada di daerah-daerah di Indonesia. "Ini 'Verifikasi perusahaan pers menyimpang jauh dari UU Pers. Mereka (Dewan Pers) hanya bisa mendata perusahaan pers sesuai perintah UU Pers," ujarnya lagi.

Ketum ASPEMO juga membandingkan makna antara 'mendata' dengan 'memverifikasi' dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI). Mendata diartikan 'mengambil atau meminta keterangan yang benar dan nyata'. Sedangkan definisi verifikasi yakni meneliti dan menentukan kebenaran suatu laporan."Ujarnya.

"Mereka tidak punya fungsi untuk menentukan verifikasi itu. Jangan mengelabui publik," tutupnya tegas.

Hal yang sama juga dipertegas oleh Ketua ASPEMO Kepri "Jonni Pakkun" bahwasanya keberadaan Dewan Pers saat ini tidak dirasakan manfaatnya bagi Perusahaan Pers kecil yang berada diDaerah- daerah.

Kebijakan dewan Pers selalu dipelintir oleh Pemerintah Daerah dengan mengatas namakan Dewan Pers Sehingga menyulitkan pemilik Media didaerah dalam melengkapi persaratan kerjasama yang diajukan Sekretariat Pemerintah. Seperti yang terjadi diPemkab Karimun, unggkap Jonni Pakkun saat menghadiri Deklarasi pengukuhan pengurus IWO di Lingga. (Sukur)
Post a Comment