-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


Pemkab Pangkep Datangi Kota Bandung Belajar Pengelolaan Kewilayahan

60menit.com
Jumat, 23 Agustus 2019

60Menit.com - Rombongan Pemerintah Pangkajane dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan studi banding mengenai pelaksanaan pemerintahan kewilayahan di Kota Bandung, Jumat (23/08)

BANDUNG, 60MENIT.COM - Jumat (23-08-2019) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung kembali menjadi tempat studi banding bagi daerah lain. Kali ini, Pemerintah Pangkajane dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan studi banding mengenai pelaksanaan pemerintahan dalam hal pembangunan khususnya di kewilayahan, Jumat (23/8/2019).

Wakil Bupati (Wabup) Pangkajane dan Kepulauan (Pangkep), Syahban Syamanna memimpin langsung studi banding ini. Rombongan diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Bandung, Priana Wirasaputra di Balai Kota Bandung.

Wabup Pangkep mengatakan, studi banding untuk lebih memaksimalkan pembangunan di wilayahnya. “Kita menimba wawasan ini untuk mengetahui kiat-kiat Kota Bandung dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya di kewilayahan,” ujarnya.

Dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat studi tiru, karena dinilai telah berhasil membangun secara merata di tingkat kecamatan bahkan kelurahan. “Kita ingin mengetahui mulai dari perencanaan seperti apa, merealisasikan anggaran, lalu mengatur program yang direncanakan sampai terbentuk dan menjadi sumber yang positif bagi masyarakat setempat,” katanya.

Pemerintah pusat, lanjuytnya, memberikan alokasi dana desa. Terkait dengan dana tersebut, pihaknya ingin mengetahui cara pengelolaan di daerah lain seperti Kota Bandung. Sehingga kebijakan yang akan diambil bisa lebih tepat.

“Sehingga semua desa nantinya bisa merata dalam pembangunan. Jadi mulai dari pengaturannya kita harus paham sampai pelaksanaannya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Bandung, Priana Wirasaputra mengatakan, Pemkot Bandung memiliki Program Inovasi Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK). Lewat PIPPK, setiap RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna mendapatkan alokasi anggaran untuk mengelola pembangunan. Hal tersebut sangat penting sehingga para stakeholder mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

“Kita manfaatkan dana ini sepenuhnya untuk kewilyahan. Sehingga masyarakat lebih merasakan kemajuan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, para lurah dan camat menjadi manager dan harus memiliki wawasan luas dengan kapabilitas yang memadai. “Syaratnya itu harus visioner berani melakukan terobosan yang memberikan inovasi untuk wilayahnya,” kata Priana.

(Eka)