Wagub Ungkap Sektor Perikanan Jadi Andalan Peningkatan PAD Maluku

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

Advertisement


Wagub Ungkap Sektor Perikanan Jadi Andalan Peningkatan PAD Maluku

Kamis, 15 Agustus 2019
Loading...

60Menit.com - Barnabas Orno (Wagub Maluku)  

AMBON, 60MENIT.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Orno mengungkapkan sektor perikanan menjadi andalan untuk terus didorong menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku.
Potensi itu dapat dilihat dengan besaran produksi ikan secara Nasional yang 30 persennya berasal dari Maluku. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku saat ini memerlukan perencanaan dengan desain pusat-pusat pendaratan ikan dan meminta Pemerintah Pusat untuk mendorong pihak ketiga masuk dan  membangun di Maluku.

Penegasan ini disampaikan Wagub Barnabas Orno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 yang berlangsung di Gedung DPRD Maluku, Rabu (14/8/2019).

60Menit.com

Wagub menjelaskan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Eropa dan Amerika Serikat sebulan lalu telah  menyurati Gubernur Maluku bahwa akan menjadikan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai salah satu pusat ekspor ikan di bagian selatan.  

Olehnya itu, Pemprov Maluku telah mengkoordinasikan hal ini dengan Pemkab MBD untuk menyambut peluang ini dengan  mendorong penyiapan  kecukupan sejumlah infrastruktur antaranya, tenaga listrik dan fasilitas lainnya disana. 

“Saya kira kalau kita dorong, mungkin kedepan bukan MBD saja, tetapi di Maluku bagian lainnya bisa dibuka .  Dan ini bisa mendorong PAD kita,” tanda Wagub.

Pernyataan Wagub ini disampaikan menanggapi sejumlah masukan dari  fraksi-fraksi  di DPRD Maluku yang menyoroti bagaimana memaksimalkan APBD dan PAD dalam rangka kemandirian daerah. Dan juga belum terwujudnya target PAD yang ditetapkan di tahun 2018.

“Saya kira kalau target PAD tidak tercapai, sekalipun saya bersama Pak Gubernur Murad Ismail baru saja menjabat,  tapi dengan kondisi daerah kita seperti ini, sebagaimana yang dikatakan semua fraksi-fraksi di DPRD  bahwa kita mesti berlutut untuk kewenangan-kewenangan dikasih ke daerah agar bisa mengelola dan memaksimalkan potensi daerah, itu memang benar adanya. Kalau sepanjang itu tidak,  tetap tidak,” tandas Wagub. 

Meski demikian  Wagub mengatakan,  upaya  menuntut kepada Pemerintah Pusat  agar daerah diberikan kewenangan untuk mengelolah semua potensi daerah seluas-luasnya untuk peningkatan PAD agar terwujudnya kesejahteraan rakyat, itu juga butuh waktu.   

“Bahwa PAD kita perlu kita tingkatkan itu adalah hal yang mutlak.  Dan memang kita butuh beberapa regulasi yang mungkin oleh eksekutif melalui Dinas Pendapatan daerah harus mengkajinya sehingga ada regulasi dari sisi aturan bisa menolong PAD kita,” urainya.

Wagub menambahkan, upaya ini harus dilakukan, mengingat  Blok Masela Tahun 2027 akan beroperasi.  Kemudian tambang tembaga di Wetar yang mulai berekploitasi dan tambang emas di Romang  yang juga tahun ini bereksploitasi. 

“Saya kira potensi  meraup  PAD ada disana dan harus didukung dalam aturan-aturan, karena kalu kita tidak maksimal soal ini kita akan kehilangan,” ungkap Orno dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD  Richard Rahakbauw itu.

Wagub membeberkan, kondisi seperti ini sudah terjadi, contohnya di wilayah Teon Nila Serua (TNS). Setiap tahun Maluku kehilangan devisa atau pendapatan, karena  daerah itu dianggap daerah kosong dan tidak pernah disentuh oleh pemerintah daerah dengan  membangun fasilitas maupun pengawasan. 

“Hampir setiap tahun, setiap panen cengkeh dan pala ratusan ton dibawa ke Makassar dan Surabaya tanpa koordinasi dengan kita. Mesti harus kita membangun fasilitas misalnya dermaga, telokomsel dan lain-lain agar bisa kita pantau semua itu,” ungkap Wagub. 

Selain itu, tambah Wagub, angka kemiskinan harus berbanding lurus dengan realitas tingkat kemiskinan masing-masing daerah. Untuk itu, program atau proyek pembangunan mestinya lebih fokus  dengan melihat angka kemiskinan di daerah. 

“Kebijakan anggaran  harus lebih banyak di situ. Tergantung penyebab kemiskinan yang dilihat di daerah itu.  Dari infrastruktur misalnya jalan dan jembatan, mungkin kita dorong kessitu. Karena kalau kita tidak memperhatikan factor-faktor itu sebagai penyebab ketertinggalan, pastinya tetap tertinggal dan daerah yang maju tetap maju,” tutupnya

(Red Stef)