-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


Satgas Raider 301 Bersama BNPP Laksanakan Survey Inventarisasi Dan Identifikasi Pilar Batas NKRI

60menit.com
Sabtu, 19 Oktober 2019


60menit.com - Satgas Raider 301/Pks sedang melaksanakan Survey Inventarisasi dan Identifikasi Pilar Batas Negara 
60MENIT.COM, KalbarSatgas Raider 301/Pks bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan Survey Inventarisasi dan Identifikasi Pilar Batas Negara di wilayah Perbatasan Kalimantan (18/10)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang bertujuan untuk menjaga posisi pilar Batas Negara di sepanjang daratan Republik Indonesia.

60menit.com
Personil Satgas Raider 301 bersama Tim BNPP yang diturunkan langsung dari Pusat melaksanakan kegiatan Investigation Revictation Meantenance (IRM). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi tugu-tugu Batas Negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan Batas Wilayah Negara, khususnya Wilayah Darat di Provinsi Kalimantan Barat.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan Patroli Bersama untuk mengecek ulang patok-patok yang menjadi tanggung jawab Satgas Raider 301 di Sektor Timur Perbatasan RI-Malaysia.

60menit.com
Kegiatan Patroli dilaksanakan selama dua bulan. Yaitu dimulai di bulan September, dan berakhir di bulan Oktober, dengan sasaran utama pada area prioritas (pilar G-H-I) sejumlah 451 pilar.

Dari hasil pengecekan ulang tersebut, didapati beberapa patok rusak yang diakibatkan oleh alam yaitu tertimpa batang pohon besar maupun terkikis oleh lumut.

Dansatgas pamtas Yonif Raider 301/Pks, Letkol Inf Andi Hasbullah mengatakan, bahwa kegiatan patroli bersama Tim BNPP ini sangat penting dan sebaiknya rutin dilaksanakan. Dirinya juga menjelaskan kalau kegiatan inventarisasi dan identifikai pilar batas sangat berguna untuk memastikan kondisi pilar batas yang sesungguhnya di lapangan. Hal ini bertujuan agar dapat menepis berbagai isu yang kurang benar terkait permasalahan perbatasan. (T.Pro/Pendam III/Siliwangi).