-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


Waduh! Dimasa Pandemi Empat Pimpinan DPRD Garut Akan Ganti Mobil

Wak Puji
Selasa, 29 September 2020
Loading...



60menit.com, Garut -Forum Pemerhati Rakyat Garut (FPRG), menilai pembelian mobil dinas untuk empat pimpinan DPRD Garut, melalui anggaran APBD Perubahan tahun 2020 yang akan segera di sahkan, sangat menyakiti masyarakat. Solanya, selain kendaraan yang ada masih layak, kondisi saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19.


“Kita mendengar adanya rencana pembelian kendaraan baru bagi empat pimpinan DPRD. Itu sangat menyakiti rakyat yang saat ini sedang dihantui ketakutan virus Covid-19. Buta atau tuli yang seharusnya membela rakyat ini malah mau ganti mobil baru,” ujar Ketua FPRG, Rawink Rantik, Senin (28/9/2020) malam.


Dikatakan Rawink, jika memang benar rencana pembelian kendaraan dinas baru bagi empat pimpinan DPRD ditengah wabah Covid-19, proses penganggaran tidak melihat kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang kesusahan.


“Seharusnya, anggaran yang diperjuangkan adalah yang memang benar berpihak pada masyarakat. Seperti penguatan ekonomi ditengah Covid-19 misalnya,” ucapnya.


Rawink juga menuturkan, bukan saja di lingkungan DPRD yang ada anggaran untuk pengadaan mobil baru, melainkan di SKPD juga ada. “Nah, ini yang kita herankan, mereka itu bekerja terpaku pada kendaraan dinas, sedangkan dampak bagi rakyat Garut tidak dikedepankan. Buktikan, apakah memiliki rasa malu yang selalu gunta ganti kendaraan,” ujarnya.


Ia juga melihat dalam proses pembahasaan anggaran perubahan tahun 2020, DPRD Garut di buat tidak berdaya. Salah satunya dalam pembahasan KUAPPAS. Terjadinya aksi walk out yang dilakukan Fraksi PKB, lantaran pembahasan yang tidak jelas.


“Pembahasan juga sudah mendapatkan penolak. Belum lagi rumor jalan-jalannya Badan Anggaran mulai dari Jogja sampai yang baru-baru ke Pangandaran, walaupun itu dikemas dengan kegiatan kunjungan kerja. Apa hasilnya dari kunjungan kerja tersebut jika dalam pembahasan anggaran saja tidak mampu memperjuangkan rakyat kecil, mulai dari kalangan petani, pedagang, ponpes dan guru ngaji,” cetusnya.


Rawink mengaku, selama ini kinerja DPRD Garut belum menunjukan kualitasnya yang benar-benar berpihak pada rakyat. Justru sebaliknya lebih menyengsarakan rakyat. Akunya.