-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Cigending Rw 09 kecamatan Ujungberung kota bandung kurang prokes dan Komuditi tidak sesuai timbangan.

Minggu, 02 Januari 2022
Loading...

 


60MENIT.com-keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Cigending  Rw 09 kecamatan Ujungberung kota bandung kurang prokes dan Komuditi tidak sesuai timbangan.


60MENIT.com-Ujungberung- warga masyarakat ujungberung  yang lagi menerima bantuan dari pemerintah yaitu keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di wilayah kelurahan Cigending  Rw 09 kecamatan Ujungberung kota bandung.Rabu 29/12/2021


Dalam hal ini warga berjajar ke belakang dengan antri tetapi tidak prokes sama dengan para petugasnya yang membagikan tidak pake masker.team investigasi sebagai pengontrol berbincang dengan penerima dan malahan bukan penerima tapi di suruh tanpa ada surat kuasa pengambilan dengan cukup kasih aja kartu.sampai ada yang ngambil 4 atau 6 orang hak per PKM.jadi banyak sampai menumpuk tapi satu orang.(Decumentasi-photo-rekaman)



Dari hasil pengecekan Pasalnya jumlah paket sembako yang diterima dari agen E-Warong untuk periode november dan desember ini berbeda dengan bantuan periode sebelumnya. dari pada itu untuk komuniti beras 10kg.Telur 1kg ,tempe.tahu.buah buahan.sayuran dan daging juga telur di kurangi"ucap warga masyarakat bicara ke advokasi dan media


Dari warga yang di tanya dari pembagian ini juga di kasih bonus tapi bonus apa tidak tau.yang penting  untuk bisa tahun baru.dan warga juga penasaran semua sembako dan bantuan di timbang kembali semua pembagiannya di samakan dengan pengecekan team advokasi betul yidaknya kenyataan betul banyak yang kurannya.




Kami khawatir kalau tidak diteruskan, dalam bentuk protes saja, hak kami sebagai penerima jelas dibiarkan seolah ikhlas menerima," kata warga yang tidak dapat jatah tapi di suruh mengambilkan aja kepada wartawan, 29/12/2021).


dengan demikian dari hasil penulusuran  dan laporan di cek dengan melihat dan kondisi sembako tersebut.pasti dari harus benar benar di kontrol dengan sebegitu rupa.karena tidak ada pengontrolan dilapangan semua pembagian per kelurahan ataupun per Rw banyak terjadi di lokasi tersebut.




warga menjelaskan, setiap KPM semestinya menerima paket sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan minta tetep kontrol jangan sampai udah di bagikan banyak komplen dan pembagian 2 bulan november  desember jadi di kasih beras juga 4 karung.per KPM


dan dari uang PKH pun data masih ada juga pendamping bilang data udah di of di hapus melainkan kata agent.harus daftar ulang atau kode 06 .artinya apa."tutur wsrga berbeda beda .


"Kami sampai saat ini masih melakukan pengecekan dan mediasi dan mencari terus wilayah yang tidak transfaran dan tidak pas pembagiannya .


Asep dhalank.st