BBWS Citanduy, 3.091 Triliun Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 di Dominasi Perusahaan Bayangan
 |
| 60menit.com (Foto 07 Januari 2022) |
60MENIT.COM,Pangandaran - 3 (Tiga) Triliun lebih, Alokasi dana BBWS Citanduy Tahun Anggaran 2022 perlu di pertanyakan, dari mulai tahapan Perencanaan serta Program/kegiataannya, banyak pekerjaan yang menelan Anggaran Puluhan/Ratusan Milyar hingga Triliunan Rupiah realisasinya perlu di ketahui oleh masyarakat, kata Asep Ruhiyatul Hendra Ketua LSM Penjara DPC Kota Banjar Senin 08/01/2023.
“Saya menilai kebijakan public Kepala BBWS Citanduy tidak dirumuskan secara matang, ada dugaan Konspirasi kompromi politik mewarnai kebijakan tersebut yang melibatkan beberapa pihak dengan berbagai kepentingan, Marak nya perusahaan – perusahaan pemenang tender yang mendominasi paket-paket besar semuanya di duga Fiktif, keseluruhannya hanya karangan, rekaan dan khayalan sehingga berpotensi menggrogoti keungan negara, terang Asep
“Seperti paket Pembangunan prasarana pengamanan pantai timur yang di menangkan oleh PT. SYARIF MAJU KARYA beralamat Cipayung Jakarta Timur dengan nilai kontrak Rp. 55.247.499.000 Milyar Rupiah tahun anggaran 2022 dan di tahun yang sama tanggal 27 Desember 2022 SNVT PJSA (PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR) Mengumumkan tender kembali Prasarana Pengamanan Pantai Bojongsalawe dengan Pagu Rp.94.212.877.000 dan di menangkan PT. NUGRAHA ADI RAYA yang beralamat di Gunung Parang Cikole Sukabumi Jawa Barat", ujar Asep
Dengan nilai Kontrak Rp. 75.370.173.185, tambah Asep, Perusahaan nya berbeda, tetapi pelaksanaan nya orang-orang yang sama, selain itu banyak juga perusaha-perusahaan bayangan lain nya, yang bergentayangan di BBWS Citanduy, hal ini yang di anggap tidak wajar di duga kuat adanya Monopoli antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa, Yang jadi persoalan, tentang implementasi pekerjaan konstruksi tahun 2022 pun menjadi gaduh tidak selesai tepat waktu bahkan kualitas dan kuantitasnya pun perlu di kupas tuntas.
Menyoroti kinerja PPK bersama tim Direksi serta Konsultan Pengawasan yang notabene sebagai penanggung jawab penuh atas maju mundurnya progres pekerjaan, ternyata sampai akhir tahun pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu, progresnya hanya mencapai 89% mirisnya progres minus tetapi di terminkan 100% hal ini di buktikan dari data bank mandiri tanggal 21/12/2022, atas kejadian ini kami meminta kepada semua elemen masyarakat agar mendukung Program pemerintah tentang Bebas KKN Korupsi Kolusi dan Nepotisme karena perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat dan negara. Pungkasnya.(Seprudin)