Penggunaan Anggaran DD Untuk Stunting-Program PMT (pemberian makanan tambahan) di Desa Binangun Kota Banjar Disinyalir Kurang Relevan
 |
| 60menit.com |
60MENIT.COM, Kota Banjar - Penanganan stunting atau gizi buruk untuk balita menjadi salah satu program lokus dan fokus pemerintah pusat juga daerah,salah satunya pendataan yang lokus nya ter identifikasi di tingkat desa dan menjadi acuan program desa dalam bentuk Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk penerima manfaat
Ditemui oleh tim kami, Bubun selaku Kepala Desa Binangun didampingi Roni selaku Sekdes, menuturkan kepada tim dr KBPP Polri (Keluarga Besar Putra Putri Polri) resta Banjar, sebagai kontroling sosial masyarakat. Terkait program konvergensi stunting salah satunya Prog PMT, yaitu pemberian makanan tambahan,sudah berjalan dan semua sudah di bahas/dirapatkan dengan beberapa pihak perangkat dari desa, bpd dan tim pelaksana kegiatan, juga termasuk anggarannya yang berkisar Rp.5000 (lima ribu rupiah) untuk per anaknya, yang peruntukan nya di akumulasi sesuai data untuk kebutuhan atau Program PMT di desa tersebut, dengan jumlah 38 anak/penerima manfaat.ujar Sekretaris Desa Binangun saat memberikan keterangan secara gamblang kepada ketua tim dr KBPPP polri sebagai social controling yang juga memonitoring kegiatan konvergensi stunting bersama awak Media 60 Menit com selasa,27/06/2023
Sangat di sayangkan terkait anggaran pendanaan di Desa Binangun Kota Banjar sangatlah minim peruntukannya untuk kegiatan Konvergensi stunting padahal di situ sudah aturan jelas menurut PP RI No 73 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang salah satunya mengacu untuk mengoptimalkan Program kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting khususnya di pemerintah desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa(DD) dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting.
" masa program yang sudah jelas aturannya minim anggaran, padahal yang terdampak sekitar kurang lebih 38 anak/penerima manfaat. Sungguh tak relevan, dan gak masuk akal, ada apakah di desa ini?, ujar Aditya selaku ketua tim monitoring dari Kbppp.
Kami berharap, ketidak seimbangan atau penggunaan tata pengelolaan terkait anggaran Dana Desa harus di monitoring juga oleh setiap unsur masyarakat dan juga lembaga lembaga terkait, terutama inspektorat, yang nantinya pelaporan penggunaannya dapat di pertanggung jawabkan. Juga ke depan lebih transparan dan terbuka dalam setiap kegiatan, salah satunya adalah Program PMT (pemberian makanan tambahan), yang memang menjadi acuan dasar pokok, termasuk pemberian nutrisi tambahan yang disesuikan untuk program tersebut.
juga menghimbau kepada semua masyarakat jangan ragu melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan ada penyimpangan terkait penyalahgunaan anggaran di wilayah nya..P. Seprudin (Tim)