-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


GMPK Berdiri di Jawa Barat Untuk Membawa Perubahan Pada Bangsa dan Negara Tanpa Korupsi

60menit.com
Sabtu, 26 Januari 2019



BANDUNG, 60MENIT.COM - Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) adakan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat, yang diadakan di Ramayana Ballroom Grand Preanger Hotel Jl. Asia Afrika No. 81 Bandung, Sabtu (26-01-2019).

Ketua Umum Pengurus Pusat GMBK (Irjen. Pol. DR. Bibit Samad Riyanto) menghadiri pada acara tersebut sekaligus menjadi pembina pada pembukaan acara hingga acara selesai.


Kegiatan ini dihadiri oleh, Ketum DPP GMBK, Tenaga Ahli Prov. Jabar (Agus Hanafi) mewakili Gubernur Jabar, Utusan Kapolda Jabar, Utusan Kejati, Ketua Formas dan beberapa tokoh Masyarakat Jawa Barat.





Pengukuhan dan pelantikan dilakukan oleh Ketum DPP GMPK (Irjen. Pol. DR. Bibit Samad Riyanto), kepada para pengurus DPD GMPK Jabar yang diKetuai oleh (Ir. Ibtahim Gandi, SH.) sekaligus Penandatanganan Fakta Integritas oleh ketua DPD GMBK terpilih, sebagi simbolis, karena menurut Ketum DPP bahwa semua pengurus wajib menanda tangani Fakta Integritas.



Ketua DPD JABAR
Ir. Ibrahim Gandi, S.H., (Ketua DPD GMBK JABAR) dalam sambutannya menyampaikan, "Ucapan terimakasih disampaikan, bahwa GMBK harus cepat bekerja menimbang Masyarakat Jabar menjadi korban atas pemerintah saat ini sangat banyak ketimpangan  baik secara hukum, adat budaya maupun Agama, maka dengan dukungan anggota dan pengurus GMBK dalam membenahinya" Ucapnya.


Perwakilan Gubernur Jabar, dari tenaga ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Jabar (Agus Hanafi) menyampaikan, 'Korupsi adalah keniscayaan maka tidak perlu diperdebatkan, maka salah satu sikap untuk membangun kultur yang baik dengan cara Edukasi dalam Politik, Adat atau kuktur dan Agama" jelasnya.



Agus Hanafi
"Dengan adanya GMBK mewakili Civilization Society setelah Media, Hukum dan Politik, yang bisa bekerjasama dengan pemerintah maka hal ini perlu di tegakkan payung hukum dengan badan hukum yang jelas" Imbuh Agus.


"Endemik yang melanda Negara Indonesia dan Negara yang berkembang lainnya bahwa sistem pembangunan yang selalu mengundang niat korupsi paling sedikit 3% maka kemajuan perekonomian rakyat terganggu, oleh karena GMBK cepat berkarya supaya hal ini bisa dicegah" Tegas Agus.





Ketua Umum DPP GMBK (Irjen. Pol. Dr. Bibit Samad Waluyo)  wngatakan dalam sambutannya, "Program Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan bangsanya sehingga hal ini memancing korupsi bagi yang berwenang sehingga merusak tatanan kewenangan yang merugikan Negara" Ucapnya.


"Atas dasar itulah GMBK lahir, karena korupsi sudah dianggap kebiasaan, mis management, kejahatan dari segala bidang yang berjudul untuk membangun suatu daerah sehingga memanfaatkan dari dana tersebut dari segala kesempatan yang sudah diniatkan dari awal" Imbuhnya 



Irjen Pol. Dr. Bibit S. W.
Ketum DPP GMPK
"Pembuatan undang-undang korupsi oleh pemerintah mengakibatkan para pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat sempit ruang untuk korupsi, dengan segala pengawasan lembaga hukum namun celah dari ruang tersebut selalu dicari terutama pada bagian pengeluaran anggaran" lanjut Ketum GMBK.



Proteksi penyebab terjadinya korupsi dari beberapa hal yang berpotensi baik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun pemutusan kebijakan oleh pemerintah yang perlu pengawasan ketat baik dengan tindakan, edukasi dan pertimbangan pendapatan yang perlu diputuskan demi mempersempit niat awal dalam korupsi.


GMPK siap perangi korupsi dengan cara Edukasi, Pembangunan Karakter Building yang perlu diterapkan pada pemerintah dan tindakan tegas dengan penguatan penegakkan hukum demi tujuan Adil dan Makmur dengan baik dan benar sebagai wujud cita-cita Proklamasi NKRI. (Zhove)