Rencana Pembangunan Bendungan Matenggeng Di Duga Picu Munculnya Para Broker Tanah
 |
| 60menit.com - Kantor Desa Kaso |
60MENIT.COM, Ciamis - Rencana pembangunan bendungan Matenggeng yang berlokasi di sekitar Leuwi pongpet (Gangsa) yang berada di antara Desa Matenggeng Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan Desa Karangpaningal Kabupaten Ciamis Jawa Barat, dengan daerah genangan yang meliputi Desa Matenggeng, Desa Bingkeng, Desa Karangpaningal, Desa Kaso, Desa Sukasari, Dan Desa Kadupandak serta Desa Desa lainya, tidak juga terealisasi.
Padahal pembangunan bendungan tersebut sudah di rencanakan sejak lama, yakni sekitar tahun 1976, dengan tim pramakarsa pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citanduy, karena sungai yang akan di bendung ini sungai Cijolang yang merupakan anak sungai Citanduy. Namun rencana tersebut hingga kini baru beberapa tahap dilaksanakan diantaranya AMDAL.
Pembangunan Bendungan ini rencananya akan di fungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Irigasi, untuk mengairi wilayah Jawa Tengah, dan juga Pariwisata. Namun sejauh ini dengan perencanaan demi perencanaan yang memakan waktu sangat lama dan alot belum juga membuahkan hasil. Namun dari perencanaan pembangunan tersebut belum ada kejelasan atau kepastian kapan akan dimulainya, malah diduga banyak broker tanah berseliweran.
Kamis (19/1/2923) Tim Investigasi menemui Asa, salah satu warga Desa Kaso, dirinya mengutarakan secara lantang, bahwa broker tersebut bukan cuma satu dua tapi hingga puluhan. Bahkan diantaranya ada yang sudah memiliki hektaran tanah di daerah yang terdampak genangan.
Asa juga merasa prihatin dan khawatir terhadap masyarakat yang terdampak genangan bendungan Matenggeng, yang seharusnya mendapatkan ganti rugi malah tidak mendapatkannya secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurang pemahaman dan karena kurangnya pengetahuan, malah yang akan diuntungkan pikah ketiga atau para broker.
Untuk itu ia berharap agar masyarakat bisa di berikan pemahaman dan arahan dari pihak pihak terkait atau dari pihak pemerintah agar masyarakat dapat pengetahuan dan paham. Atas kejadian ini, ditakutkan nantinya bagi warga yang kena dampak kehilangan pencaharian, sedangkan uang hasil penjualan tanah sudah habis dampak bagi pemerintah seharusnya sudah menyiapkan lahan yang layak bagi warga yang dampak kena pembebasan bendungan tersebut. " jangan sampai warga yang kena dampaknya menjadi tidak terarah kan di karenakan tanahnya sudah di beli oleh pihak penguasa dana talang" Ujar Asa
Di hari yang sama, saat menemui Dedi, selaku ketua BPD Desa Kaso, Dedi menyampaikan penilaiannya, " saya nilai positifnya ada negatif nya ada juga. Pemerintah tidak bisa menampung masyarakatnya itu pasti ada benturan, contohnya penggantian tanah sesuai porsinya harga tanah targetnya jelas, sedangkan ada 500 rumah kurang lebih yang harus dipikirkan. Salah satunya petani alih fungsi nantinya ke bidang apa, otomatis masyarakat kehilangan mata pencaharian sehari harinya, masalahnya ada salah satu Dusun Kaso Mekarjaya, itu mayoritas warga Mekarjaya sebagian menempati Tanah Negara. Bagi masyarakat memohon di pertimbangkan, di sediakan relokasi tempat yang memadai, sedang Desa Kaso paling banyak warga terdampak, hampir setengahnya kehilangan mata pencahariannya", ungkap Dedi meminta mengganti rugi harga normal ujarnya. (Pidin Seprudin)