 |
| Gedung UPTD Puskesmas Pataruman 2 Kota Banjar (Pidin) |
60Menit.com, Banjar | Program imunisasi merupakan program nasional pemerintah dalam memersiapkan generasi emas yang sehat dan memersiapkan generasi yang lebih baik.
Akan tetapi sangat disayangkan program imunisasi lanjutan balita dengan usia sampai delapan belas bulan diduga masih minim sosialisasi.
Hal ini terbukti dengan adanya kejadian di posyandu selendang mawar lingkungan jelat RW 04 kelurahan Pataruman kota Banjar pada hari Selasa, 27 mei 2024 diadakan kegiatan posyandu penimbangan seperti biasa.
Salah seorang anak yang ikut dengan tetangganya ke posyandu teridentifikasi belum mendapatkan imunisasi lanjutan sedangkan sudah berusia 21 bulan, untuk itu kader berinisiatif untuk memberikan vaksin imunisasi tanpa persetujuan atau konfirmasi terkait riwayat medis yang berinisial (EDR) kepada orang tuanya.
Setelah mendapatkan imunisasi lanjutan anak tersebut mengalami kejang dan pingsan. Ketika dikonfirmasi orang tua anak tersebut (Rabu 28/05/24) di rumahnya bahwa anak tersebut dibawa tetangga ikut ke posyandu, "dikira hanya untuk penimbangan karena anak saya sudah selesai tahapan imunisasi campak,' paparnya.
 |
| Diruang gedung UPTD Puskesmas Pataruman 2 saat dilakukan wawancara oleh media 60menit.com |
Dan sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan akan adanya imunisasi lanjutan, "tahu-tahu anak saya di rumah kejang dan pingsan akhirnya dibawa ke dokter, kata dokter kenapa anak di suntik imunisasi padahal punya riwayat medis kejang kejang," imbuhnya.
Sementara itu di ruang kerjanya Kepala puskesmas Pataruman (Siti) membenarkan kejadian tersebut, "menurut laporan yang diterima anak itu dibawa oleh tetangganya yang memeriksa kehamilannya, dan sudah meminta idzin pada ibu yang membawa anak tersebut kerena teridentifikasi belum mendapatkan imunisasi lanjutan," terangnya.
Kepada pihak dinas kesehatan, supaya segera turun tangan menangani dan membenahi para kader dan tenaga kesehatan, guna untuk lebih proporsional dan profesional, karena ini menyangkut keselamatan nyawa dan memberikan sanksi yang tegas, jika ada indikasi para kader dan tenaga kesehatan yang tidak mengindahkan standar operasional prosedur (SOP) .
(P. Seprudin)