 |
| Kapolres Toraja Utara, AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono (Anto) |
60Menit.com, Makassar | Skandal kekerasan yang menyeret aparat penegak hukum kembali mencoreng wajah institusi. Dua oknum polisi di Toraja Utara, masing-masing berinisial Aiptu AS dan Bripka IA, resmi dijatuhi penempatan khusus (patsus) setelah diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan brutal terhadap pengunjung Kafe Valerie di Rantepao.
Kapolres Toraja Utara, AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono, menegaskan bahwa kedua anggotanya kini telah diamankan di Propam dan tengah menjalani proses pemeriksaan intensif. “Sekarang yang dua orang sudah dipatsus di Propam,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4).
Tak main-main, proses hukum terhadap kedua oknum tersebut akan berjalan di dua jalur sekaligus, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Polri. Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan institusi dalam menindak tegas pelanggaran berat yang mencederai kepercayaan publik. “Proses hukum dilakukan secara paralel, baik melalui peradilan pidana umum maupun sidang kode etik profesi Polri,” ujarnya.
Kapolres juga meminta masyarakat tidak berspekulasi dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Ia menjamin seluruh tahapan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tanpa ada upaya menutup-nutupi. “Ini adalah bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap tindakan individu yang mencederai hukum dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Insiden ini sendiri memicu kemarahan publik setelah terungkap bahwa pengeroyokan tidak hanya melibatkan oknum polisi, tetapi juga lima anggota TNI. Peristiwa brutal tersebut terjadi di Kafe Valerie, Jalan Pongtiku, Rantepao, pada Rabu (1/4), dan menyebabkan empat orang menjadi korban, dua pria dan dua wanita.
Pihak TNI pun tak tinggal diam. Lima anggota yang diduga terlibat telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan oleh Polisi Militer. “Benar, kita sudah terima laporan. Ada 5 anggota kita yang terlibat,” ungkap Dandim 1414 Tana Toraja, Letkol Inf Armal.
Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, justru diduga menjadi pelaku kekerasan. Publik kini menunggu pembuktian nyata apakah penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa kompromi, atau kembali tumpul ke dalam.
(anto)