Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan RI, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Kota Bandung, unsur TNI-Polri, pemerintah kecamatan, para kepala desa, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.
Kapolsek Margahayu, AKP Hasbi Ask Sidiqie, B.Sh, turut hadir bersama unsur Forkopimcam Margahayu sebagai bentuk sinergitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut dibahas rencana pembangunan LRT (Light Rail Transit) koridor 1 dengan panjang sekitar 16,6 kilometer, yang akan menghubungkan wilayah Dago hingga Kopo dengan total 17 stasiun pemberhentian, melintasi sejumlah kecamatan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Proyek ini direncanakan menggunakan konstruksi jalur layang guna meminimalisir dampak terhadap lalu lintas eksisting.
Selain pemaparan rencana proyek, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab dan penyerapan aspirasi dari masyarakat, guna mengidentifikasi potensi dampak sosial, ekonomi, serta lalu lintas yang mungkin timbul selama proses pembangunan berlangsung.
Kehadiran Polsek Margahayu dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan serta memastikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama tahapan perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Kapolresta Bandung melalui Kapolsek Margahayu menyampaikan imbauan agar seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung pembangunan ini dengan tetap menjaga kondusifitas wilayah, serta mengedepankan musyawarah dalam menyikapi setiap dampak yang mungkin timbul.
Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Polresta Bandung juga membuka layanan pengaduan melalui program Lapor Pak Kapolresta Bandung di nomor 0822-1115-9110, guna menampung aspirasi maupun laporan masyarakat terkait kamtibmas.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar, mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(Taupik)