BANDUNG - Walikota Bandung Ridwan Kamil menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (19/8). Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih.
Penghargaan tersebut merupakan salah satu bagian dari peresmian desa atau kelurahan sadar hukum Provinsi Jawa Barat. Ada sekitar 775 desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan.
Jumlah tersebut tercatat dalam sejarah Kementrian Hukum dan HAM sebagai junlah peresmian terbesar di Indonesia.
Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat, Agus Anwar, penentuan desa/kelurahan sadar hukum didahului dengan pembinaan kepada 1351 desa/kelurahan dari 27 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Penilaian melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jabar, Kejaksaan Tinggi, BNN, BPLH dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
"Setelah itu dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai dengan mengunjungi seluruh Kabupaten/kota di Jabar yang telah dibina lalu dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen dan akhirnya ditetapkan sebanyak 775 desa dan kelurahan,"ujarnya.
Adapula kriteria penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum mencakup, pelunasan PBB mencapai 90 persen, tidak terdapat perkawinan dibawah usia, rendahnya tingkat kriminalitas, angka putus sekolah dan penggunaan narkoba serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup. (cep/zho)
Penghargaan tersebut merupakan salah satu bagian dari peresmian desa atau kelurahan sadar hukum Provinsi Jawa Barat. Ada sekitar 775 desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan.
Jumlah tersebut tercatat dalam sejarah Kementrian Hukum dan HAM sebagai junlah peresmian terbesar di Indonesia.
Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat, Agus Anwar, penentuan desa/kelurahan sadar hukum didahului dengan pembinaan kepada 1351 desa/kelurahan dari 27 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Penilaian melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jabar, Kejaksaan Tinggi, BNN, BPLH dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
"Setelah itu dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai dengan mengunjungi seluruh Kabupaten/kota di Jabar yang telah dibina lalu dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen dan akhirnya ditetapkan sebanyak 775 desa dan kelurahan,"ujarnya.
Adapula kriteria penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum mencakup, pelunasan PBB mencapai 90 persen, tidak terdapat perkawinan dibawah usia, rendahnya tingkat kriminalitas, angka putus sekolah dan penggunaan narkoba serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup. (cep/zho)