BANDUNG - OGP (Open Government Partnership) atau Kerjasama Transparansi Pemerintahan merupakan suatu forum kerjasama multilateral yang bertujuan untuk melandasi komitmen dari Pemerintahan untuk lebih transparan , memperkuat ke masyarakatan , memerangi korupsi dan mengaplikasi teknologi-teknologi terkini untuk memperkuat system Pemerintahan.
OGP di cetuskan pada 20 September 2011 oleh 8 negara yaitu ; Indonesia, Brazil, Mexico, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika, yang mendukung deklarasi transparansi pada pemerintahan serta merumuskan rencana aksi Negara mereka masing-masing.
OGP Regional Asia Pasifik 2014 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 4-7 Mei ini diikuti oleh sekitar 500 utusan dari pemangku kepentingan negara anggota OGP untuk peningkatan kerja sama guna mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan.
Konferensi ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di BNDCC (Bali Nusa Dua Convention Centre), Selasa (06/05), yang dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa Indonesia mendukung peran negara-negara kawasan Asia Pasifik untuk bisa bergabung dalam gerakan OGP yang mendorong keterbukaan dan transparansi demi terciptanya pemerintahan yang efektif.
"Partisipasi negara-negara Asia Pasifik dalam gerakan OGP belum meningkat. Hanya 10 negara Asia Pasifik yang merupakan anggota OGP. Kami ingin lebih banyak negara yang bergabung dalam gerakan ini, sehingga suara kita cukup terwakili dalam OGP," katanya.
Peran Asia Pasifik, lanjutnya, penting karena kekuatan terbesar gerakan OGP terletak pada fungsinya memfasilitasi pertukaran ide, pembelajaran dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka.
"Saya percaya peran kawasan ini penting dalam mempromosikan OGP. Saya yakin Asia Pasifik akan menjadi mesin pertumbuhan global. Bersama, kita mendeklarasikan masa depan Asia Pasifik yang makmur, stabil, dinamis, inklusif dan menatap ke depan," ujarnya.
Konferensi OGP 2014 mengangkat tema "Membuka Keterbukaan Inovatif: Mendorong Keterlibatan Masyarakat yang Lebih Luas".
Sementara itu dalam Sesi yang berbeda Walikota Bandung M. Ridwan kamil hadir menjadi pembicara dalam Breakout Room 2 yang mengambil tema Opening Up : Inspiring Stories From Transparent and Accountable Local Governments (Pemaparan : Presentasi Inspiratif dari Pemerintah Lokal yang Transparan dan Akuntabel ).
Dalam paparan singkatnya Walikota Bandung M.Ridwan Kamil menuturkan proses dan usaha-usaha Pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan nya yang baru berumur 7 bulan dalam mereformasi system birokrasi kearah Pemerintahan yang lebih transparan seperti saat ini.
"Dalam 3 bulan pertama masa pemerintahan kami telah melakukan terobosan dengan membangun 5000 titik hotspot gratis bekerja sama dengan CSR (Corporate Social Responsibility ) dan juga kami telah membangun 100 proyek aplikasi berbasi pelayanan masyarakat ," paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan data dan pelayanan masyarakat terus menerus ditingkatkan dengan memperbaiki baik dari segi manajemen internal maupun juga pada sisi pelayanan public.
"Pada manajemen internal pemerintahan , kami meningkatkan segi penyediaan pelayanan pengolahan informasi, fasilitas monitoring pimpinan Kota serta fasilitas telekomunikasi dan kolaborasi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pada Pelayanan Publik kami memberikan Fasilitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terjangkau bagi masyarakat , penyediaan informasi pelayanan public bagi masyrakat serta menigkatkan kualitas social bagi masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang Transparan ada 3 hal yang sangat perlu di laksanakan oleh Pemerintah tersebut.
"Untuk dapat menciptakan suatu Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel , maka ada 3 hal yang harus di lakukan , yaitu yang pertama adalah Political Will (Keinginan Politik ) untuk melakukan transparansi yaitu , yang kedua adalah partisipasi publik dalam mendukung pelaksanaan transparansi dan yang terakhir adalah Teknologi sebagai sarana penunjang yang vital dalam melaksanakan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel," tegasnya.
Menutup sesi Break out , Walikota Bandung M. Ridwan Kamil menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi suatu Negara yang Transparan dan Akuntabel Pemerintahannya apabila seluruh Kota dan Kabupatennya dapat menerapkan Transparansi dan Akutabilitas dalam system pemerintahannya.
"Apabila seluruh Otonomi di masing – masing daerah di Indonesia dapat menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintahannya maka secara langsung Indonesia akan serta merta menjadi Negara yang yang Transparan dan Akuntabel tanpa melalui proses yang lama, karena apabila birokrasi yang terjadi di level Otonomi tertata secara langsung akan mempengaruhi juga level diatasnya," pungkasnya. (*)