-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


Aher Bohongi Presiden Jokowi Soal Penggenangan Waduk Jatigede

60menit.com
Rabu, 02 September 2015

BANDUNG, 60MENIT.COM – Ketua Forum DAS Citarum yang juga  Ketua Pangaping Baresan Olot Masyarakat Sunda (BOMA), Eka Santosa angkat bicara terkait rencana penggenangan Waduk Jatigede. Eka menuding Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) telah berbohong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi ril di lapangan.

Sebab menurut Eka, indikasinya ternyata masih banyak persoalan yang  terjadi di lapangan menjelang penggenangan Waduk Jatigede pada  tanggal  31 Agustus 2015.

Ketua Forum DAS Citarum yang juga Ketua Pangaping Baresan Olot Masyarakat Sunda (BOMA), Eka Santosa angkat bicara terkait rencana penggenangan Waduk Jatigede.

"Itu kan tandanya kalau Aher telah melaporkan asal bapak senang saja ke Presiden Jokowi. Sebab Aher sebagai  penanggung jawab tidak membeberkan data yang semestinya kepada  Presiden  Joko Widodo terkait penggenangan Waduk Jatigede," ungkap Eka, saat melakukan  pertemuan  dengan warga Jatigede dan  Aliansi Rakyat  Jatigede yang merupakan gabungan beberapa organisasi  non pemerintah  seperti  Aliansi  Gerakan  Reforma  Agraria, Lembaga Bantuan  Hukum  Bandung, Wahana Lingkungan Hidup  Indonesia  Jawa Barat, Serikat Perempuan Indonesia, Jari Ra Hyang, dan LSM Cadas.

Menurut  Eka,  bisa jadi Jokowi tidak mengetahui kondisi  ril  di lapangan  dan mendapat laporan yang baik-baik saja dari  pimpinan di  daerah.  "Esensinya kan pembangunan  bendungan  adalah  untuk kesejahteraan  rakyat. Kalau Jokowi tahu itu akan  menyengsarakan rakyat, pasti beliau tak akan menggenangi Waduk Jatigede," tegas nya.

Sebab  itu, tambah Eka, mereka akan terus berusaha untuk  menyampaikan  ke Presiden seperti apa kondisi ril di lapangan. "Tolonglah  kedepankan  hati nurani, ini bukan  persoalan  teknis tapi  lebih  kepada  kemanusiaan, tidak ada aspek  politis  sama sekali. Kasihan kan nasib warga terkatung-katung," ujarnya.

Menurut Eka, beberapa dampak sosial yang harus mendapat prioritas utama dari pemerintah yaitu terkait nasib lebih dari 2.000  siswa dari 34 SD yang bakal terendam, pembayaran ganti rugi yang  masih tertunda,  serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi  warga  yang terdampak penggenangan. (Zhov / Sumber :ARN/CikalNews/MM)