Kolonel A. Rahman Taufik Beberkan Kendala dan Solusi Kewilayahan di Rakor Dansektor Komando Kesekretariatan Citarum Harum

60Menit.com - Ketua Harian (SCH) Satgas Citarum Harum (Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Tamim) didampingi Sekdis LH Prov. Jabar sekaligus Sekretaris Harian SCH, Asterdam III/Slw. Pada rapat pemantapan Koordinasi antar komando sektor dan sekretariat satgas Citarum Harum, Dago 3/08/2019.

BANDUNG, 60MENIT.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat lebih tepatnya lagi Sekretariat Satgas Citarum Harum mengadakan rapat pemantapan Koordinasi antar komando sektor dan sekretariat satgas Citarum Harum bertempat di gedung Kantor Peternakan Provinsi Jawa Barat Lt.4 Jl. Ir H. Juanda (Dago) Bandung, 3/8/2019.

Rapat Koodinasi dipimpin Ketua pelaksana harian Citarum Harum (Mayjen. TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim) bersama Sekretaris DLH prov jabar Dr. Ir. Prima Mayangningtias, Msi. didampingi Asterdam III/Skw. (Kol. CBH. G. Hasto) dan para Dansektor semua memaparkan kegiatan dan perkembangan pada penanganan pelaksanaan program Citarum Harum masih banyak kendala baik prasarana maupun kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang terjun kelokasi pada pelaksanaan penanganan program citarum harum sesuai Perpres no. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum guna mewujudkan Citarum Harum.

Seusai laporan para Dansektor citarum harum dilanjut dengan diskusi Penyempurnaan penanganan program dibutuhkan data lapangan yang akurat harus bersinergi dengan Dinas Pemerintahan terkait termasuk Bupati /Walikota yang tersentuh program Citarum Harum, supaya masalah yang di tangani para satgas citarum harum bisa sesuai dengan kenyataan, sehingga pendanaannya akan jelas dan terkoordinir sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Perlunya dorongan Gubernur agar Bupati atau Kabupaten dan Kota tergiring membuat joran, jadi bukan akses saja yang dibangun oleh para Dansektor, tapi Walikota, Bupati juga perlu menjabarkan Pilpres 15, tentunya akan meresap ke bawahnya yaitu, dinas, Kecamatan Kelurahan ada atensi berupa regulasi yang harus dilakukan oleh masing-masing dinas dan Kecamatan serta Kelurahan.

60Menit.com - Kol. Inf. A. Rahman Taufik pada rakor satgas citarum harum

Sektor 22 sudah berhasil untuk membangun kolaborasi dan integrasi ini, diataranya Dinas Lingkungan Hidup, DPKP3 dan dari 13 lembaga sejenis terkait, supaya tidak terjadi kecurangan Suatu Contoh, ada suatu pabrik yang bergerak dibidang pencelupan sebagai pemilik dan pegawai masih ada yang bermain dalam penanganan buang air limbahnya,

Dansektor 22 (Kolonel Inf. Asep Rahman Taufiq) memaparkan kendala dan solusi yang terjadi di wilayah sektor 22,

Tentang geografis kotoran hewan (kohe) di Kecamatan Lembang (KBB) bila dibandingkan dengan wilayah selatan maka sangat banyak di Lembang.

Yang dilakukan oleh pemerintah setempat utamanya KPSBU dan komunitas, baru mencapai kurang lebih 35% melalui pengomposan tradisional, peternakan cacing dan masyarakat sudah diberikan pinjaman cicilan dari KPSBU sebanyak 1.036 biogas secara perorangan, munculah permasalahan baru di masyarakat dihadapkan dengan tugas sehari-harinya untuk mengurus biogas, namun tenaga sudah keteteran akhirnya banyak biogas yang mangkrak tidak digunakan

Saran Dansektor 22, perlu adanya kebijakan baik pada tingkat provinsi maupun pada level APBN, apalagi Septicktank komunal untuk menampung tinja di tiap-tiap RW atau di tiap tiap rens populasi hewan itu sendiri jadi pengelolaanya dikelola secara profesional, jangan dibebankan lagi kepada masyarakat karena manajemen operasional manajemen sumber daya manusianya tetap masyarakat bisa terganggu lagi, harusnya profesional yaitu sumber daya manusia yang dibayar sehari-harinya untuk mengelola komunal tersebut

Karena populasi yang 22400 itu ada di 9 Desa, saya sudah memaparkan secara fisik ke pak gubernur waktu kegiatan gerakan bersih-bersih di Lembang, kesempatan itu pun saya paparkan kepada bupati dan walikota namun sampai sekarang belum ada reaksi apapun, maka 9 titik itu tetap masih mengalir ke Sungai Cibeureum danCikapundung

Saya prihatin lihat cikapundung, bukan prihatin di kota Bandung nya, karena saya sudah pernah jebur di cikapundung memang betapa kotornya, kita berbicara di Kota Bandung kalau berbicara di hulunya baru 400 m aliran cikapundung itu sudah hijau warnanya, jangan kita bicara di Kota Bandung saja di Lembang pun sudah seperti itu kondisinya.

Tentunya penyumbang ecoli yang sangat besar, kalau dikalkulasikan 224.002 ekir sapi dikalikan 10 kilo per ekor berarti kita menerima sumbangan ecoli dari sumber 124 ton sehari, 770 ton perhari Kohe yang baru dikelola KBB, sisanya yang mencemari Sungai Cikapundung dan Cibeureum, yang dilakukan oleh sektor 22 masih fokus di pengomposan hanya baru di dua titik di dua desa.

Waktu gubernur giat bareng, Dansektor 22 mengatakan ada di pojok itu populasinya 2500 ekor, menumpuk dan bermuara disalah satu Parit, disitu Saya pernah menyarankan membangun treatment kotoran sapi agar ditampung di tempat itu, dan lahannya sudah ada seluas 800 M, dan kalau ini dibangun pipanisasi, dibelokkan ke tanah tersebut air akan keluar sudah jernih.

Metode dan teknologinya kami sudah punya, konsep yang kami belum punya adalah untuk mengeksekusi itu berupa anggarannya, sudah mencoba untuk menggerakkan KPSBU mungkin KTSP untuk mengelola itu juga tidak mampu.

Sampai biogas perorangan yang diberikan itu bukan cuma-cuma tapi nyicil masyarakat ke KPSBU dengan sesuknya tiap hari, jadi perlu kebijakan pemerintah yang pertama, bagaimana tiap Walikota Kabupaten menjabarkan Perpres No 15 Th 2018, jangan hanya dari Kementerian dan Pak Gubernur tapi ke bawah pada tingkat kabupaten dan kota belum ada penjabarannya, sehingga gaungnya Perpres ini belum mengakar pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Di Kota Bandung ada dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), namun implementasinya hanya untuk menunjang program pemkot Bandung itu sendiri, bukan diperuntukan ke Program Citarum Harum, masing-masing RW orientasinya saat ini masih ke perbaikan jalan, motor Viar, paving block dan gedung RW, hanya itu saja yang diurusin, padahal kalau itu dimanfaatkan 50% untuk fasikitas lingkungan dan sungai maka di tahun 2020 Saya yakin akan naik.

Rapat pemantapan Koordinasi antar komando sektor dan Sekretariat Satgas Citarum Harum, para Dansektor berharap ada tindak lanjutnya tentang Instruksi Perpres no. 15 Tahun 2018 kepada Pemerintahan di Daerah (Bupati dan Walikota) supaya sinergi dilapangan dalam pembenahan DAS, sehingga Program Citarum Harum akan segera tercapai.

Bila tidak ada keseriusan kesinambungan dari semua pihak baik TNI maupun pihak Kepolisian dan Bupati Walikota Program Citarum Harum tidak akan pernah selesai.

Kementerian Kemaritiman RI yang diwakili Dr. TB. Khoirul Rahayu, "solusi dari para Dansektor akan disampaikan ke tingkat nasional, tambah satu yang perlu disampaikan yaitu masalah hukum, nanti saya sampaikan secepatnya" kata TB.

60Menit.com

Hadir pada kesempatan itu, para Dansektor Citarum Harum, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Prima Mayangningtias, Msi. dan beberapa awak media yang tergabung di program Citarum Harum.

(Zho - JPCH)