 |
| 60menit.com |
60MENIT.COM, KENDARI | Sikap dan kebijakan pemerintah yang meminta warga masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19, dinilai ambigu. Ini karena pemerintah juga merencanakan membolehkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Sulawesi Tenggara.
Tak pelak lagi, Anggota DPR RI Andre Rosiade mengkritik pemerintah tentang rencana tersebut. Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, mengingatkan,
ada pembatasan akses masuk warga negara asing sejak awal April lalu. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.
"Ini orang dari luar negeri kok begitu gampang dapat kemudahan, dalam tanda kutip, bisa masuk negara kita. Orang mudik saja dilarang, orang China kok boleh masuk Indonesia?," kata Andre saat dihubungi awak media, Senin (4/5).
Dia mengaku heran, pemerintah memberikan lapangan pekerjaan di Smelter Nikel Morosi kepada WNA. Padahal jutaan orang di Indonesia menganggur karena gelombang PHK dampak pandemi virus corona.
Andre meminta, Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait ratusan TKA asal China tersebut. Pasalnya, kata dia, pihaknya khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat karena perlakuan istimewa terhadap TKA.
Dia menyarankan, Presiden Jokowi mengambil alih permasalahan ini. "Keluarkan pernyataan sudah tunda dulu saja sampai Covid-19 selesai, lalu kita evaluasi. Masa sih enggak ada orang kita yang bisa kerja di sana," ucapnya.
Senada dilontarkan Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Legislator ini menyayangkan rencana pemerintah mengizinkan 500 TKA itu datang ke Indonesia. Dia mengingatkan, Kepala Daerah dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menolak kedatangan para TKA China itu.
Karena itu, Mardani mendesak pemerintah pusat juga mengambil sikap yang sama. Pemerintah, katanya, harus memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan warga di tengah pandemi virus corona.
"Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan pemerintah pada rakyat," tandas Mardani.
Diketahui, Pemprov dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menyatakan menolak rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal China ke wilayahnya. Ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry, di Morosi, Kabupaten Konawe.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengingatkan kembali tentang demonstrasi penolakan masyarakat terhadap 49 TKA asal China di Sultra, Maret lalu. Aksi tersebut bisa saja terjadi kembali ketika 500 TKA asal China itu datang ke wilayahnya.
(cnni/anto)