Kehadiran aparat TNI-Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sekaligus memastikan seluruh tahapan rapat pleno berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
Rapat pleno penetapan anggota BPD menjadi salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui forum tersebut ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat, menyusun regulasi desa bersama kepala desa, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa selama periode 2026–2034.
Suasana rapat berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan mengedepankan musyawarah serta komitmen untuk bersama-sama membangun Desa Cilengkrang menjadi lebih maju dan harmonis.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Cilengkrang Agus Rizal, M.Si., jajaran perangkat dan staf Pemerintah Desa Cilengkrang, panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD terpilih periode 2026–2034, para Ketua RW se-Desa Cilengkrang, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Aiptu Ahmad Muhtar bersama Babinsa Sertu Didi Pibrianto juga berinteraksi dengan para peserta rapat. Selain melakukan monitoring keamanan, keduanya turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat komunikasi, serta mendukung setiap program pembangunan desa yang dilaksanakan secara transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurut Aiptu Ahmad Muhtar, kehadiran Bhabinkamtibmas dalam setiap kegiatan pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar setiap agenda penting dapat berlangsung dengan aman tanpa adanya gangguan keamanan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang kondusif setelah penetapan anggota BPD. Perbedaan pilihan maupun pendapat dalam proses pengisian anggota BPD merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat kembali bersatu untuk bersama-sama membangun Desa Cilengkrang.
Sinergi antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Dengan komunikasi yang baik, berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini sehingga stabilitas keamanan wilayah tetap terjaga.
Selama kegiatan berlangsung, personel pengamanan melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap jalannya rapat. Situasi terpantau aman, tertib, lancar, dan seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai agenda yang telah direncanakan tanpa adanya gangguan kamtibmas.
Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., C.P.H.R. melalui Kapolsek Cileunyi AKP Anggy Prasetiyo, S.T.K., S.I.K., M.H., M.I.K. menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri dalam kegiatan pemerintahan desa merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Menurutnya, Polri akan terus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah agar tetap aman, damai, dan kondusif. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga diharapkan mampu mempererat kemitraan sekaligus menjadi sarana menyerap berbagai aspirasi maupun informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, serta mendukung setiap program pembangunan desa dengan mengedepankan musyawarah, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Cilengkrang maupun Kecamatan Cileunyi secara umum," pungkas Kapolsek Cileunyi.
(Taupik)